Mediaborneo.net, Samarinda – Keterbatasan anggaran membuat rencana rehabilitasi besar bangunan sekolah di Kota Samarinda kembali harus ditunda.
Dalam pembahasan anggaran pendidikan 2027, Pemerintah Kota Samarinda memilih memperluas jangkauan manfaat dengan mengutamakan renovasi ringan di puluhan sekolah dasar dan menengah pertama.
Langkah tersebut dinilai menjadi pilihan paling realistis di tengah ruang fiskal yang masih terbatas. Daripada menghabiskan anggaran untuk beberapa proyek rehabilitasi besar, pemerintah lebih memilih memperbaiki fasilitas yang paling mendesak agar aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung dengan nyaman.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi keuangan daerah belum memberi ruang untuk menjalankan rehabilitasi total terhadap bangunan sekolah yang rusak.
“Kalau bicara rehabilitasi berat, memang belum bisa dilakukan sekarang. Kondisi fiskal kita mengharuskan pemerintah benar-benar menghitung skala prioritas,” kata Novan.
Menurutnya, pagu anggaran yang diproyeksikan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan pada 2027 hanya berkisar Rp50 miliar. Nilai tersebut dinilai belum cukup apabila digunakan untuk membiayai pembangunan ulang atau rehabilitasi besar sejumlah sekolah sekaligus.
“Anggaran yang tersedia sekitar Rp50 miliar, bukan sampai Rp100 miliar. Dengan kemampuan seperti itu, tentu kami harus memilih program yang manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak sekolah,” ujarnya.
Strategi itu membuat Disdikbud Samarinda memusatkan perhatian pada perbaikan ringan, seperti renovasi plafon, ruang kelas, atap, hingga bagian bangunan lain yang mulai mengalami kerusakan. Perbaikan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas layanan pendidikan sembari menunggu kondisi fiskal daerah semakin membaik.
Novan mengungkapkan, sekolah dasar menjadi jenjang yang paling banyak mengajukan kebutuhan perbaikan. Selain jumlahnya lebih banyak dibandingkan SMP, sebagian bangunan SD juga telah berusia cukup lama sehingga membutuhkan penanganan berkala.
“Prediksi sementara ada sekitar 35 SD yang akan mendapatkan perbaikan ringan. Jumlah sekolah dasar memang lebih banyak sehingga kebutuhan perbaikannya juga lebih tinggi,” katanya.
Selain SD, sekitar 15 SMP juga diproyeksikan menerima program renovasi pada tahun depan. Namun seluruh pekerjaan tetap difokuskan pada kerusakan yang bersifat mendesak dan tidak sampai masuk kategori rehabilitasi berat.
“Mayoritas berupa perbaikan ruang belajar, plafon, dan beberapa fasilitas lain yang memang harus segera ditangani agar kegiatan belajar tidak terganggu,” ungkap Novan.
Dia memastikan pemerintah belum memasukkan program rehabilitasi besar ke dalam anggaran reguler tahun 2027. Menurutnya, pembangunan ulang sekolah hanya dilakukan apabila bangunan mengalami kerusakan akibat bencana atau musibah.
“Kalau ada sekolah yang rusak karena bencana, tentu itu menjadi prioritas tersendiri. Tetapi di luar itu, fokus kami saat ini tetap pemerataan perbaikan ringan,” tegasnya.
Novan menambahkan, rehabilitasi SMPN 2 Samarinda dan SMPN 5 Samarinda yang sebelumnya terdampak bencana kini hampir selesai. Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, pemerintah dapat mengarahkan anggaran tahun depan untuk membantu lebih banyak sekolah yang membutuhkan sentuhan perbaikan.
“Yang terdampak bencana sudah dalam tahap penyelesaian tahun ini. Harapannya, tahun depan anggaran bisa difokuskan untuk memperbaiki lebih banyak sekolah melalui renovasi ringan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
