Mediaborneo.net, Waingapu – Bicara soal korupsi biasanya identik dengan pejabat, uang negara, atau proses hukum. Namun di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa isu tersebut ke tempat yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, sekolah, kantor pelayanan, hingga ruang usaha.
Melalui Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026, KPK menggelar serangkaian kegiatan selama 7–8 Agustus 2026. Sasaran kegiatannya tidak hanya pejabat dan aparatur pemerintah, tetapi juga tenaga kesehatan, pelaku UMKM, masyarakat umum, bahkan anak-anak TK dan PAUD.
Bagi KPK, membangun budaya antikorupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan penindakan ketika pelanggaran sudah terjadi. Nilai integritas harus ditanamkan lebih awal dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang menolak korupsi. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi membutuhkan kepedulian dari berbagai lapisan masyarakat.
“Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan budaya antikorupsi,” ujarnya.
Di Aula Patola Ratu, pesan tersebut diarahkan kepada pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan. Mereka diajak memahami bahwa integritas menjadi salah satu kunci dalam memberikan pelayanan yang dipercaya masyarakat.
Pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum. Aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga memiliki posisi penting dalam mencegah munculnya praktik-praktik koruptif.
Pada saat yang sama, KPK menyasar kelompok yang jauh lebih muda. Anak-anak TK dan PAUD di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi diperkenalkan pada nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberanian mengatakan yang benar.
Materi antikorupsi untuk anak-anak tentu tidak disampaikan dengan bahasa hukum yang rumit. Pesan integritas dikemas melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan agar nilai tersebut lebih mudah dipahami dan diingat.
Cahya mengatakan pendidikan antikorupsi harus menjangkau masyarakat secara luas. Tidak hanya mereka yang bekerja di pemerintahan, tetapi juga generasi yang kelak akan menjadi bagian dari kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama menggelorakan semangat antikorupsi,” katanya.
Pesan serupa hadir di Pameran Pelayanan Publik dan UMKM yang berlangsung di Taman Wisata Swembak. Warga dapat melihat berbagai layanan pemerintah dan produk usaha lokal sekaligus mendapatkan edukasi mengenai transparansi dan akuntabilitas.
Kehadiran UMKM dalam rangkaian kegiatan juga menunjukkan bahwa gerakan antikorupsi tidak harus selalu berlangsung di gedung pemerintahan. Ruang publik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi tempat untuk memperkenalkan pentingnya integritas.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sebelumnya juga telah mematangkan persiapan pelaksanaan JNBA melalui rapat yang melibatkan Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Bupati Sumba Timur meminta seluruh perangkat daerah mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja bersama agar JNBA tidak sekadar menjadi agenda dua hari, melainkan menjadi momentum memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen tersebut juga harus diterjemahkan ke dalam pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah.
Keterlibatan masyarakat menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan JNBA di Sumba Timur. Warga tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi ikut memanfaatkan layanan publik, melihat produk UMKM, dan mengikuti kegiatan edukasi yang disiapkan KPK.
Bagi KPK, antusiasme tersebut menjadi modal penting untuk memperluas pesan antikorupsi hingga ke daerah. Sebab, pemberantasan korupsi pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang menangkap pelaku, tetapi juga membangun masyarakat yang berani menjaga kejujuran dan menolak penyalahgunaan kepercayaan.
JNBA 2026 di Sumba Timur akan berlanjut hingga 8 Agustus dengan sejumlah agenda yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. KPK berharap gerakan tersebut meninggalkan kebiasaan baru, bekerja dengan jujur, melayani tanpa menyalahgunakan kewenangan, dan berani mengatakan tidak terhadap korupsi.
“Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Sumba Timur,” tutup Cahya. (*/M Jay)
