Mediaborneo.net, Samarinda – Ruang kelas di sejumlah sekolah Samarinda belum sepenuhnya kembali seperti biasa. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat pembelajaran tatap muka dialihkan ke rumah, sementara pemerintah masih harus memantau perkembangan kualitas udara sebelum mengembalikan aktivitas siswa ke sekolah.
Situasi ini menempatkan kualitas udara sebagai salah satu penentu penting dalam dunia pendidikan Samarinda. Bukan hanya kondisi langit yang terlihat, tetapi juga angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan aktivitas masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan keputusan mengenai pembelajaran harus mengikuti kondisi udara di masing-masing wilayah.
“Tidak semua wilayah Samarinda kondisi udaranya sama. Karena itu, perkembangannya harus dipantau setiap hari dan kebijakan pendidikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Novan.
Menurut Novan, pembelajaran dari rumah dapat menjadi pilihan ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas siswa di luar ruangan. Kebijakan tersebut bukan semata-mata persoalan proses belajar, tetapi bagian dari upaya mengurangi risiko paparan asap kepada anak-anak.
“Ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, aktivitas siswa di luar ruangan perlu dikurangi. Pembelajaran dari rumah menjadi salah satu pilihan,” katanya.
Perhatian DPRD Samarinda muncul setelah ISPU Samarinda sempat meningkat dari 98 menjadi 148. Angka tersebut berada pada kategori tidak sehat dan menjadi alasan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara.
Novan mengingatkan bahwa perlindungan terhadap siswa seharusnya dilakukan sebelum muncul gangguan kesehatan. Dia meminta masyarakat tidak menganggap penggunaan masker hanya diperlukan ketika seseorang sudah mengalami keluhan pernapasan.
“Jangan menunggu muncul gejala ISPA baru menggunakan masker. Lebih baik kita antisipasi sejak awal,” tegasnya.
Menurut dia, pembatasan aktivitas di luar ruangan juga perlu dilakukan ketika kualitas udara memburuk. Langkah tersebut dinilai lebih mudah diterapkan sembari pemerintah memantau perkembangan kabut asap.
“Kalau udara memburuk, aktivitas di luar ruangan harus dibatasi. Jangan memaksakan kegiatan ketika kondisinya tidak mendukung,” ujarnya.
Di tengah situasi itu, sekitar 10 ribu masker telah disiapkan relawan untuk dibagikan kepada masyarakat. Masker tersebut diharapkan dapat membantu warga mengurangi paparan asap saat harus beraktivitas di luar rumah.
“Ini menjadi bagian dari langkah antisipasi agar masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, mendapat perlindungan,” tutur Novan.
Persoalan kabut asap juga tidak hanya menyangkut sektor pendidikan. DPRD Samarinda meminta Dinas Kesehatan memperkuat kesiapan puskesmas dan rumah sakit untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya keluhan gangguan pernapasan.
“Dinas Kesehatan harus siap menghadapi kemungkinan meningkatnya keluhan gangguan pernapasan selama kondisi kabut asap berlangsung,” katanya.
Pemantauan pun diminta dilakukan bersama BPBD. Perkembangan karhutla harus dihubungkan dengan kondisi udara yang dirasakan masyarakat, termasuk di sekitar sekolah dan kawasan permukiman.
“Koordinasi dengan BPBD juga diperlukan untuk memantau perkembangan karhutla sekaligus dampaknya terhadap kualitas udara,” ucapnya.
Dengan pembelajaran daring yang masih menjadi pilihan di tengah kondisi udara yang belum stabil, pertanyaan berikutnya adalah kapan siswa dapat kembali ke ruang kelas.
Menurut dia, jawabannya tidak cukup hanya dengan melihat kabut asap mulai berkurang, tetapi harus berdasarkan perkembangan kualitas udara di masing-masing wilayah.
“Ketika kualitas udara sudah membaik, kebijakan pembelajaran dapat disesuaikan kembali. Yang paling penting kesehatan siswa tetap menjadi perhatian,” pungkasnya. (Adv/DPRD DPRD Samarinda)
