Mediaborneo.net, Samarinda – Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) melandai pada Oktober 2026. Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi bulanan Kaltim tercatat 0,07 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan September 2026 yang mencapai 0,18 persen.
Meski melambat secara bulanan, inflasi tahunan Kaltim masih tercatat 4,04 persen (yoy), dengan inflasi tahun kalender sebesar 2,90 persen (ytd).
Tekanan inflasi Oktober terutama berasal dari kelompok transportasi serta rekreasi, olahraga, dan budaya. Tingginya tarif angkutan udara dipengaruhi pemberlakuan kembali fuel surcharge dan kenaikan harga avtur. Sementara itu, sejumlah komoditas hortikultura mengalami kenaikan harga akibat terbatasnya pasokan dari daerah pemasok yang terdampak kemarau.
Namun, kenaikan tersebut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Secara agregat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi.
Secara spasial, Kota Samarinda mencatat inflasi 0,30 persen, sedangkan Balikpapan sebesar 0,15 persen. Sebaliknya, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami deflasi 0,18 persen dan Kabupaten Berau sebesar 0,93 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, mengatakan pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Penguatan sinergi TPID melalui strategi 4K menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jajang.
Dari sisi keterjangkauan harga, TPID telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah, antara lain Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
Sementara itu, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Bulog hingga Oktober 2026 telah mencapai sekitar 90 persen dari target. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan teknologi pertanian modern.
Untuk memperlancar distribusi, TPID melakukan pemantauan stok BBM dan LPG di sejumlah SPBU serta mendukung perbaikan akses jalan darat di Kabupaten Mahakam Ulu. Koordinasi pengendalian inflasi juga diperkuat melalui rapat mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemantauan harga serta pasokan secara berkala.
Memasuki akhir tahun, BI Kaltim bersama TPID akan meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Penguatan program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), koordinasi pasokan, dan kelancaran distribusi menjadi prioritas.
Jajang menegaskan, konsistensi pengendalian inflasi diperlukan agar stabilitas harga tetap terjaga, tekanan inflasi dapat dimitigasi, serta daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi Kalimantan Timur tetap tumbuh. (Oen/M Jay)
