Mediaborneo.net, Nusantara – Pemerintah tidak ingin menunggu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membesar sebelum bertindak. Ancaman di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) langsung direspons dengan penguatan patroli, kesiapan pemadam, hingga koordinasi lintas lembaga.
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN saat ini masih memiliki kualitas udara yang baik. Kondisi tersebut diketahui melalui pemantauan indeks kualitas udara yang dilakukan Otorita IKN.
Meski situasi udara masih terjaga, kewaspadaan tidak diturunkan. Pemerintah justru memperkuat langkah pencegahan untuk memastikan kebakaran di wilayah sekitar tidak bergerak menuju zona inti IKN.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perlindungan IKN menjadi perhatian langsung pemerintah pusat. Kalimantan Timur, kata dia, memiliki posisi khusus karena menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara.
“Bapak Presiden memiliki perhatian khusus terhadap Kalimantan Timur karena ada IKN,” ujar Raja Juli Antoni.
Dia mengungkapkan, Presiden telah memberikan arahan agar api tidak sampai memasuki kawasan inti pemerintahan. Instruksi tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Perintah Pak Presiden di Rapat Terbatas terakhir sangat jelas bahwa jangan sampai api sampai di zona inti IKN,” tegas Raja Juli.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Otorita IKN bersama Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI/Polri dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur turun langsung meninjau lokasi bekas karhutla di kawasan Bukit Tengkorak.
Wilayah yang berada di sekitar Taman Hutan Raya Bukit Soeharto juga menjadi bagian dari pemantauan. Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kawasan sekaligus mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Raja Juli menilai penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu institusi karena ancaman kebakaran dapat berkembang dengan cepat apabila tidak diantisipasi.
“Kita semua sudah bekerja dengan keras agar api tidak sampai ke zona inti IKN,” katanya.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan hal senada. Menurut dia, posisi IKN sebagai objek vital membuat kawasan tersebut harus mendapatkan perhatian khusus dalam setiap upaya penanggulangan karhutla.
“Kawasan IKN ini terus menjadi prioritas, tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Prabowo Subianto,” ujar Suharyanto.
BNPB bersama unsur terkait, lanjut Suharyanto, siap mengerahkan kekuatan yang dibutuhkan apabila situasi di lapangan berkembang. Respons cepat menjadi salah satu kunci agar kebakaran tidak meluas.
“Semua kekuatan dikerahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meminta pengawasan kawasan diperketat melalui peningkatan patroli darat. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan penting untuk mengetahui kondisi kawasan secara cepat.
“Patroli darat perlu ditingkatkan,” kata Basuki.
Tidak hanya mengandalkan personel, Basuki juga menekankan pentingnya dukungan sarana pemadaman. Peralatan yang memadai diperlukan agar petugas dapat segera bertindak apabila menemukan titik kebakaran.
Penguatan langkah pencegahan kemudian dibahas dalam rapat koordinasi di Bendungan Sepaku Semoi. Pemerintah mengevaluasi penanganan karhutla di IKN dan Kalimantan Timur sekaligus menyusun langkah antisipasi agar kebakaran tidak merambat ke kawasan strategis tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa menjaga IKN dari karhutla bukan hanya persoalan memadamkan api. Pencegahan, pemantauan kualitas udara, patroli, kesiapan peralatan, serta koordinasi antarlembaga menjadi satu rangkaian penting untuk mempertahankan keamanan kawasan.
Pemerintah pun memastikan pengawasan akan terus berjalan. Seluruh unsur terkait diminta tetap siaga agar kondisi KIPP IKN yang saat ini masih baik dapat dipertahankan dan ancaman kebakaran tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Kemudian juga diperlukan bantuan peralatan untuk beberapa pemadam kebakaran,” pungkasnya. (Han/M Jay)
