MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2023 DPRD Samarinda, Anhar menyoroti anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk Dinas PUPR Kota Samarinda.
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut harus diperiksa untuk memastikan konsistensi antara alokasi dan pelaksanaan proyek.
“Rapat dengan Dinas PUPR ini merupakan langkah awal dalam evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pansus LKPJ DPRD Samarinda,” ujarnya.
Peninjauan lapangan yang dilakukan, kata dia, menunjukkan bahwa beberapa proyek telah sesuai dengan dokumen studi lingkungan. Namun, proyek seperti Teras Mahakam akan diperiksa lebih lanjut.
Tim Pansus LKPJ juga akan melakukan studi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara apa yang disampaikan Wali Kota Samarinda dengan kondisi lapangan.
“Meski pidato Wali Kota terdengar baik, kami perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dijanjikan sesuai dengan realitas lapangan,” katanya.
Selain rapat, evaluasi LKPJ ini juga akan menyoroti berbagai aspek seperti penanganan banjir, pendapatan daerah, LPJU, dan aspek lainnya yang terdokumentasi dalam LKPJ.
Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta dan relevan untuk keperluan evaluasi tahunan. (Adv/Koko/M Jay)
