MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda Dapil 2 Samri Shaputra mengatakan, Musrenbang menjadi sarana untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk diwujudkan dalam berbagai infrastruktur pembangunan hingga peningkatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu aspirasi masyarakat Kelurahan Samarinda Seberang yang akan diupayakan untuk diwujudkan tahun 2023 ini adalah semenisasi beberapa akses jalan masuk lingkungan perumahan warga di beberapa titik yang telah diajukan.
“Insyaallah akan kita tinjau, mudah-mudahan di APBD Perubahan bisa masuk. Karena kita sudah mengusahakan di APBD Murni 2023, tapi dari aspirasi yang disampaikan kemarin berjumlah Rp 1,250 miliar, ternyata setelah disahkan hanya sisa Rp 400 juta. Dari anggaran sisa itu bisa bangun apa? Paling hanya dua gang, ” ujarnya saat mengikuti kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang, di Gedung Erlangga, Rabu (25/1/2023).
Dia melanjutkan, khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkungan perumahan, akan lebih difokuskan pada titik-titik yang belum pernah mendapatkan bantuan.
“Kita akan selesaikan wilayah yang butuh pembangunan yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan,” katanya.
Dikatakannya, untuk tahun 2024, target APBD Kota Samarinda mencapai Rp 4,5 triliun. Dengan demikian, lanjut Samri, pihaknya akan terus mengupayakan semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat dipenuhi.
“Kita perkirakan APBD Samarinda bisa capai Rp 4,5 triliun, dengan PAD juga alhamdulillah meningkat menjadi Rp 700 miliar dari yang sebelumnya hanya Rp 500 miliar. Pak Wali Kota juga terus mengejar peningkatan pendapatan, karena banyak program usulan masyarakat yang harus dikejar, ” ujarnya.
Kendati demikian, diakui Samri, dari seluruh aspirasi yang diterima DPRD Samarinda, belum semua terakomodir di tahun yang sama.
“Ya memang, walaupun APBD nantinya bisa Rp 4,5 triliun, itu masih belum bisa menjawab semua usulan. Karena semua usulan yang masuk sudah lebih Rp 10 triliun, sedangkan APBD ini tidak semua untuk infrastruktur, paling yang masuk ke sana hanya Rp 1 triliun. Jadi hanya sekitar 10 persen aspirasi masyarakat yang bisa terakomodir, ” tandasnya. (Adv/Koko)
