MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Bantuan keuangan untuk partai politik di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menyebutkan, pada tahun 2025, jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pemerintah diproyeksikan mencapai Rp9,6 miliar. Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp8,123 miliar.
Peningkatan ini terkait dengan kenaikan perolehan suara partai politik dalam Pemilu 2024. Sesuai ketentuan, setiap suara yang diperoleh dihargai sebesar Rp5.000.
“Jika partai tersebut mendapatkan banyak suara, maka bantuan keuangannya juga akan lebih besar,” ujar Fatimah.
Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di dewan.
Fatimah menjelaskan, dari total sembilan partai politik yang memperoleh kursi di dewan pada Pemilu 2024, hanya Partai Hanura yang tidak lagi memenuhi syarat karena gagal mendapatkan kursi. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kecuali ada perubahan peraturan di tingkat pusat, partai tanpa kursi tetap tidak dapat bantuan,” katanya.
Partai yang memperoleh kursi terbanyak di Kaltim adalah Golkar dengan total 15 kursi. Hal ini membuat Golkar berpotensi menerima bantuan keuangan terbesar dibandingkan partai lainnya.
Menurut Peraturan Mendagri Nomor 36, bantuan keuangan tersebut harus diprioritaskan untuk pendidikan politik, baik kepada masyarakat umum maupun audiens partai masing-masing.
Fatimah juga menyampaikan bahwa ada pertanyaan dari beberapa partai yang tidak mendapatkan kursi di dewan terkait kemungkinan mendapatkan bantuan dengan nilai yang lebih kecil. Namun, hingga kini belum ada peraturan yang memungkinkan hal tersebut.
“Perubahan peraturan adalah kewenangan dewan di tingkat pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan,” jelasnya.
Dengan jumlah suara yang meningkat dan alokasi bantuan keuangan yang lebih besar, diharapkan partai politik dapat memanfaatkannya untuk mendukung program pendidikan politik yang berkelanjutan. Bantuan ini juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat. (Adv/Koko/M Jay)
