MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui BPBD Kota Samarinda telah mengidentifikasi beberapa wilayah di Kota Samarinda masuk sebagai kategori rawan bencana.
Kategori bencana-bencana yang sering terjadi di antaranya adalah banjir, tanah longsor, dan kebakaran.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengundang OPD terkait untuk menggelar hearing.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun regulasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana Kota Samarinda, di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Samarinda, pada Senin (6/11/2023).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ahmad Sopian Noor mengatakan, bahwa pentingnya regulasi yang mengikat untuk memastikan bahwa setiap sekolah, terutama yang berlokasi di daerah rawan bencana, memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi situasi bencana.
“Dengan aturan ini, diharapkan sekolah-sekolah, terutama yang berada di wilayah rawan bencana, dapat meningkatkan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi bencana,” katanya.
Panitia khusus (pansus) telah dibentuk, mereka nantinya akan bekerja selama beberapa bulan ke depan untuk merancang draf Raperda.
Raperda ini juga akan mencakup alokasi anggaran yang diperlukan oleh sekolah-sekolah satuan bencana di Kota Samarinda, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas), peraturan, dan fasilitasnya, sehingga mereka dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan sekolah satuan bencana.
Sopian berharap, Pansus dapat menyelesaikan tugasnya dalam setengah tahun, dan mereka juga akan meminta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk mengkaji masalah ini kembali. Selain itu, ia mengajak semua pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan Kota Samarinda, BPBD, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), LSM, dan Walhi, untuk berkolaborasi dalam merumuskan regulasi ini.
“Kami memerlukan masukan dan kerja sama dari semua pihak dalam merancang aturan ini,” pungkasnya. (Koko/M. Jay/Adv/DPRD Samarinda)
