Mediaborneo.net, Yogyakarta – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat kolaborasi dengan media untuk meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan ekonomi kepada masyarakat.
Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu fokus dalam Training of Trainer (TOT) Wartawan Kalimantan Timur yang digelar pada 17–19 September 2026.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayu Adi Hardiyanto mengatakan, media mempunyai peran strategis dalam menjembatani kebijakan ekonomi dengan masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat dan kontekstual, masyarakat dapat memahami arah kebijakan, serta perkembangan ekonomi secara lebih baik.
“Kami menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin dalam menghadirkan informasi ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Bayu.
Menurutnya, komunikasi kebijakan membutuhkan penyampaian informasi yang utuh. Media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga membantu publik memahami konteks di balik suatu kebijakan atau perkembangan ekonomi.
Salah satu contohnya adalah pemberitaan mengenai inflasi. Informasi terkait perubahan harga dan ketersediaan barang perlu disajikan secara berimbang dengan konteks yang memadai agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Dengan informasi yang disampaikan secara tepat, masyarakat dapat memahami perkembangan ekonomi secara lebih baik dan terhindar dari kesalahpahaman,” katanya.
Mengangkat tema “Peran Strategis Media dalam Komunikasi Kebijakan dan Mendorong Operasi Ekonomi Syariah”, TOT Wartawan Kaltim 2026 juga menjadi ruang pembelajaran bagi jurnalis untuk memperbarui pengetahuan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia.
Bayu menilai penguatan kapasitas wartawan penting karena isu ekonomi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, jurnalis dari media cetak, online, televisi dan radio di Kaltim juga diajak memperkuat penerapan kode etik jurnalistik, khususnya dalam aspek akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi.
Prinsip tersebut diperlukan agar pemberitaan ekonomi tidak berhenti pada penyampaian data, tetapi mampu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
“Melalui kegiatan ini kita bersama-sama memperdalam pemahaman mengenai pengembangan ekonomi dan kebijakan Bank Indonesia,” terangnya.
Selain komunikasi kebijakan, BI Kaltim juga mendorong media untuk melihat lebih jauh peluang pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Timur.
Potensi tersebut antara lain berasal dari pengembangan UMKM halal, ekonomi pesantren, zakat, dan wakaf. Berbagai sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bayu mengatakan, pengembangan ekonomi syariah juga dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat UMKM di Kaltim.
Karena itu, media diharapkan mampu menggali lebih banyak cerita mengenai manfaat, peluang, dan tantangan pengembangan ekonomi syariah di daerah.
Menurutnya, berbagai program ekonomi yang dijalankan BI maupun pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi bahan pemberitaan yang memberikan perspektif baru kepada masyarakat.
“Harapannya, sinergi Bank Indonesia dan media semakin kuat dalam menghadirkan informasi berkualitas, meningkatkan pemahaman kebijakan, memperkuat penerapan etika jurnalistik, serta memperkaya wawasan ekonomi,” tutup Bayu. (Oen/M Jay)
