Mediaborneo.net, Samarinda – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Samarinda mulai menyentuh kebutuhan sehari-hari warga. Di tengah kualitas udara yang terganggu asap, masyarakat diingatkan agar tetap mudah mendapatkan masker tanpa harus menghadapi harga yang tidak wajar.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta kondisi tersebut tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk menimbun masker. Menurutnya, perlindungan warga harus menjadi perhatian ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama peserta didik.
“Jangan sampai kondisi seperti ini dimanfaatkan untuk menimbun masker dan kemudian dijual dengan harga tinggi. Masyarakat tetap harus mendapatkan masker dengan harga yang wajar,” kata Novan.
Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan edaran penggunaan masker bagi peserta didik jenjang SD hingga SMP sebagai langkah pencegahan terhadap paparan kabut asap. Sementara kemungkinan penerapan pembelajaran daring masih menunggu perkembangan kondisi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Novan menilai penggunaan masker merupakan bentuk pencegahan yang perlu dilakukan masyarakat selama kualitas udara belum kembali membaik. Karena itu, ketersediaan perlengkapan pelindung tersebut menurutnya tidak boleh terganggu oleh praktik penimbunan.
Persoalan asap tersebut tidak terlepas dari Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Samarinda. Dari data BPBD Samarinda mencatat, hingga 11 September 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran tercatat mencapai 344,43 hektare.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan persawahan Betapus, Kecamatan Samarinda Utara. Kebakaran yang terjadi pada Senin (7/9/2026) lalu menjadi persoalan tersendiri karena lahan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas pertanian dan sumber penghasilan masyarakat.
Kondisi petani di Betapus juga tidak sedang mudah. Selain menghadapi ancaman kebakaran, mereka tengah berhadapan dengan kekeringan dan keterbatasan air untuk kebutuhan pengairan sawah.
“Kita berharap ada tindak lanjut pemerintah atas tindakan tersebut pasca kejadian. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mereka yang terdampak khususnya petani. Apalagi di tengah kekeringan yang menghantam kesulitan pengairan sawah mereka saat ini,” ujarnya.
Menurut Novan, penanganan Karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar kebakaran dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas ke wilayah lain, termasuk kawasan yang memiliki aktivitas produktif masyarakat.
“Penanganan bukan hanya pemerintah daerah, tapi perlu dibantu pihak lain termasuk swasta dalam membantu penanganan kebakaran, agar tidak semakin meluas,” katanya.
Dia juga meminta penyebab kebakaran di sejumlah titik ditelusuri secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah kebakaran terjadi karena faktor tertentu atau terdapat unsur kesengajaan yang harus diproses aparat.
“Kalau ada unsur kesengajaan, pihak aparat harus menindak. Penyelidikan ini perlu berjalan, apa penyebabnya? Apalagi ini wilayah sawah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
