Mediaborneo.net, Samarinda – Rencana menghadirkan Trans Samarinda pada 2027 bukan sekadar soal menyediakan bus dan menjalankannya di jalan. Pemerintah Kota Samarinda masih harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan agar transportasi umum tersebut benar-benar bisa menjadi pilihan warga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan pihaknya telah mendorong pemerintah kota menyiapkan sarana dan prasarana angkutan umum berbasis bus.
Menurutnya, kebutuhan transportasi umum yang lebih tertata sudah semakin mendesak. Samarinda dinilai perlu memiliki moda transportasi yang mampu menghubungkan kawasan tempat tinggal warga dengan pusat kegiatan kota.
“Kita dari DPRD mengusulkan ke pemerintah dalam hal untuk menyiapkan sarana dan prasarana angkutan umum, Trans Samarinda,” ujarnya, belum lama ini.
Target penyelenggaraan angkutan umum tersebut diarahkan mulai 2027. Namun, Sukamto menilai waktu persiapan harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar berbagai kebutuhan sudah tersedia sebelum layanan diluncurkan.
“Ini diusulkan di tahun 2027 ini ya, untuk menyelenggarakan angkutan umum,” terangnya.
Salah satu pekerjaan penting adalah menentukan jalur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dalam rencana awal, kawasan Big Mall hingga Pasar Pagi menjadi salah satu trayek yang diproyeksikan.
Rute tersebut diharapkan dapat menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat perdagangan dan aktivitas masyarakat. Artinya, penentuan trayek nantinya tidak cukup hanya melihat kondisi jalan, tetapi juga pola perjalanan warga Samarinda.
“Trayeknya diharapkan bisa menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat aktivitas masyarakat,” kata Sukamto.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan armada. DPRD Samarinda membuka opsi agar pengoperasian kendaraan dapat melibatkan pihak ketiga. Meski begitu, koordinasi teknis dan operasional tetap berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
“Untuk pengelolaannya bisa saja melibatkan pihak ketiga, tetapi koordinasi teknis dan operasional tetap dengan Dishub,” katanya.
Dari sisi pengguna, tarif juga menjadi perhatian. DPRD Samarinda mengusulkan biaya perjalanan Trans Samarinda sebesar Rp5.000 untuk perjalanan sesuai trayek.
Tarif tersebut dirancang sama untuk perjalanan jauh maupun dekat selama masih berada dalam trayek yang ditetapkan. Harapannya, masyarakat memiliki alasan ekonomis untuk memilih angkutan umum.
“Nah, nanti angkutan itu berbayarnya cuma Rp5.000, jauh dekat itu, sesuai trayeknya,” kata Sukamto.
Kemudahan transaksi turut masuk dalam konsep layanan. Pembayaran melalui QRIS direncanakan menjadi salah satu pilihan bagi penumpang. Namun, pembayaran tunai tetap diperlukan agar layanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Sukamto, pembenahan transportasi umum juga berkaitan dengan kondisi angkutan kota yang saat ini masih digunakan warga. Sebagian armada dinilai sudah cukup berumur sehingga diperlukan alternatif yang lebih layak.
“Kita melihat kondisi angkutan kota sekarang, sebagian armadanya sudah cukup lama,” ungkapnya.
Karena itu, Trans Samarinda diharapkan tidak berhenti sebagai proyek pengadaan bus. Pemerintah perlu memastikan kendaraan, halte atau fasilitas pendukung, rute, tarif, sistem pembayaran, hingga pola operasional benar-benar saling mendukung.
Sukamto meminta Pemkot Samarinda mulai melakukan persiapan sejak sekarang. Menurutnya, waktu menuju 2027 harus dimanfaatkan untuk mematangkan seluruh kebutuhan layanan.
“Makanya ke depan, kita berharap dengan pemerintah kota agar menyiapkan sarana dan prasarana angkutan umum ini,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
