Mediaborneo.net, Kukar – Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Dinsos Kukar) resmi menggelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Aula Serbaguna Dinsos Kukar, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri lintas sektor, mulai dari Polres Kukar, Dinas Kesehatan, DP3A, Satpol PP, hingga pendamping PKH dan tenaga Puskesos.
Plt Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menangani persoalan sosial keluarga. Menurutnya, LK3 harus tampil sebagai lembaga yang responsif, cepat, dan terintegrasi.
“Kita ketahui bahwa LK3 adalah lembaga pelayanan sosial terpadu, khususnya dalam penanganan psikososial di dalam keluarga. Jangan sampai kasus yang sudah muncul di lapangan, seperti anak mengamen atau menjadi badut, tidak ditangani secara mendalam. Itu bisa jadi tanda ada masalah besar di dalam keluarga,” kata Yuliandris.
Dia meminta agar LK3 Kukar tidak hanya sekadar menjadi wadah, tetapi benar-benar hadir memberikan layanan nyata kepada masyarakat. Mulai dari konsultasi psikososial, pendampingan hukum, hingga pemulihan mental korban kekerasan.
“Saya minta LK3 ini bisa menggeliat lagi fungsinya. Kita punya psikolog, ahli hukum, dan tenaga profesional lain yang bisa turun langsung membantu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan terhadap anak di bawah umur makin tinggi. Bahkan pelakunya sering berasal dari keluarga terdekat. Nah, LK3 harus berani masuk dan mendampingi,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi. Banyak kasus sosial pertama kali ditemukan oleh Satpol PP, Dinas Kesehatan, atau DP3A. Namun, penanganan belum maksimal jika tidak melibatkan LK3 sebagai mitra intervensi utama.
“Perangkat daerah tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau ada anak terlantar, korban KDRT, atau masalah sosial lainnya, jangan hanya diselesaikan sebatas laporan. LK3 harus dilibatkan, supaya ada tindak lanjut yang menyentuh akar masalah,” ujar Yuliandris.
Dinsos Kukar juga menargetkan agar LK3 lebih dikenal luas oleh masyarakat. Menurut Yuliandris, keberadaan LK3 masih belum banyak dimanfaatkan secara optimal, padahal fungsinya sangat strategis dalam membangun ketahanan keluarga.
“Kami berharap masyarakat tahu, kalau ada masalah keluarga, ada lembaga resmi yang siap membantu. Tidak perlu takut, karena layanan LK3 ini gratis dan didukung tenaga profesional. Semakin cepat kasus ditangani, semakin kecil dampak sosial yang akan muncul,” katanya.
Dengan rapat koordinasi ini, Dinsos Kukar ingin memperkuat peran LK3 sebagai ujung tombak ketahanan keluarga. Melalui pendekatan kolaboratif, LK3 diharapkan menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. (ADV/Kominfo Kukar)
