MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kinerja APBN Kaltim per Juni 2023 dari sisi pendapatan negara mencapai Rp 20,37 triliun, dari sisi belanja negara Rp 19,97 triliun.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp 19,97 triliun atau 28,83 persen dari pagu sebesar Rp 69,25 triliun.
Lebih rinci, M Syaibani menyebut, belanja pemerintah pusat terbagi dua, yakni belanja kementrian dan lembaga (K/L) dan belanja Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
“Belanja K/L Rp 6,54 triliun atau 17,84 persen dari lagu sebesar Rp 36,67 triliun dan belanja TKDD Rp 13,43 triliun atau 41,21 persen dari pagu sebesar Rp 32,58 triliun, ” sebutnya saat menggelar konfrensi pers belum lama ini.
Belanja K/L lanjut dia, utamanya untuk pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN). Dimana, pada tahun 2023 kinerja pelaksanaan anggaran di Kaltim sangat dipengaruhi pada kinerja Satuan Kerja (Satker) pembangunan IKN, dikarenakan besarnya alokasi anggaran yang dikelola.
Sementara, belanja TKDD didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
M Syaibani menerangkan, kinerja belanja pada Kanwil DJPb Provinsi Kaltim sampai dengan Juni 2023 mencakup enam Kementrian atau Lembaga dengan pagu terbesar, dengan total Kementerian dan Lembaga 41 unit dengan 402 Satker. Masing-masing PUPR Rp 28,99 triliun, Kemenham Rp 1,35 triliun, Polri Rp 1,27 triliun, Kemendikbud ristek Rp 1,17 triliun, Kemenhub Rp 741,08 miliar dan Kemenag Rp 723,15 miliar.
“Realisasi belanja Kementerian PUPR mengalami kenaikan yang sangat signifikan, didorong oleh lima Satker. Yaitu pelaksanaan IKN 2, yang dulunya Satker pelaksanaan Jembatan Pulau Balang. Kemudian pelaksanaan prasarana permukiman wilayah I dan II Provinsi Kaltim, penyediaan perumahan Provinsi Kaltim dan pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Kaltim, ” jelasnya.
“Meski secara nominal realisasi PUPR besar, namun secara prosentase hanya mencapai 12,30 persen dari pagu yang didominasi oleh belanja modal, ” sambung M Syaibani.
Dia melanjutkan, distribusi pagu belanja Kementerian dan Lembaga di Kaltim berdasarkan fungsinya mencapai Rp 36,67 triliun. Yakni, Fungsi Pelayanan Umum terealisasi Rp 324,49 miliar dari pagu Rp 721,47 miliar. Fungsi Ekonomi terealisasi Rp 2,36 triliun dari pagu Rp 14,22 triliun. Fungsi Pertahanan terealisasi Rp 605,75 triliun dari pagu Rp 1,26 triliun. Fungsi Lingkungan Hidup terealisasi Rp 98,22 miliar dari pagu Rp 365,08 miliar. Fungsi Kesehatan terealisasi Rp 98,44 miliar dari pagu Rp 227,73 miliar. Fungsi Agama terealisasi Rp 73,01 miliar dari pagu Rp 165,13 miliar.
Selanjutnya, Fungsi Ketertiban dan Keamanan terealisasi Rp 874,64 miliar dari pagu Rp 1,93 triliun. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum terealisasi Rp 1,53 triliun dari pagu Rp 15,75 triliun. Fungsi Pendidikan terealisasi Rp 569,44 miliar dari pagu Rp 1,99 triliun.
“Hanya Fungsi Pariwisata dan Budaya yang belum ada realisasi dari pagu Rp 1,29 miliar. Pagu didominasi oleh Satker Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, ” tutupnya.
Penulis : Koko
Editor : M Jay
