Mediaborneo.net, Samarinda – Upaya pembenahan perizinan reklame Samarinda kembali mengemuka setelah DPRD Samarinda mendorong percepatan digitalisasi sistem pengawasan reklame, guna menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Markaca, menilai sistem manual yang selama ini berjalan sudah tidak lagi efektif dalam mengawasi ribuan titik reklame yang tersebar di berbagai wilayah kota.
“Kita butuh sistem yang lebih modern agar pengawasan lebih transparan dan akurat,” ujar Markaca.
Dia menambahkan, salah satu opsi yang kini dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penataan reklame adalah penerapan QR code pada setiap titik reklame sebagai identitas resmi yang terintegrasi dengan data perizinan.
“Dengan QR code, semua data reklame bisa langsung terbaca dan tidak ada lagi yang ‘abu-abu’,” ujar Markaca.
Dari sisi pelaku usaha, Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Kota Samarinda Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame Kota Samarinda juga menyambut baik rencana digitalisasi tersebut, namun tetap menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan agar tidak membebani investasi.
“Kami mendukung digitalisasi, tapi proses izin juga harus dibuat lebih sederhana,” ujar perwakilan HPKR.
Selain digitalisasi, DPRD Samarinda juga menyoroti ketimpangan antara target dan realisasi PAD reklame yang masih jauh dari harapan. Dari target sekitar Rp10 miliar, realisasi baru mencapai sekitar Rp1,2 miliar, kondisi yang dinilai perlu pembenahan serius.
“Ini menunjukkan masih ada celah yang harus segera kita benahi,” ujar Markaca.
DPRD Samarinda berharap Raperda reklame yang tengah digodok dapat menjadi momentum reformasi besar dalam tata kelola perizinan, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan tertib di Kota Samarinda.
“Kita ingin aturan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan daerah maupun pelaku usaha,” tutup Markaca. (Adv/DPRD Samarinda)
