MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mendorong Pemprov Kaltim dan Perusda Kaltim untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada di daerah sendiri, agar dapat meningkatkan sumber pendapatan kas daerah.
Dia mengatakan, Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa untuk dapat meningkatkan PAD. Namun sayang, berbagai sektor bisnis tersebut tak terkelola dengan baik, bahkan justru tidak dilirik sama sekali hingga dimanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang sepeserpun tidak masuk ke kas daerah Kaltim.
“Peluang meningkatkan PAD sangat luar biasa di Kaltim. Contoh, potensi tambang batubara Kaltim ini luar biasa. Kita juga ada Perusda yang mengurus tambang, tapi kenapa tambang Perusda kita hanya mengandalkan fee saham saja? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu kerjasama, misalkan dalam proses pengelolaan kerjasama alur sungai untuk penyertaan shipping batubara?,” ujarnya saat menyampaikan interupsi di rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-46, Senin kemarin (2/11/2022).
Padahal, kata Sapto, jika saja Pemprov atau Perusda Kaltim sedikit mengambil pembagian keuntungan untuk sektor usaha, seperti alur sungai, maka akan ada dana yang bisa masuk ke kas daerah.
“Misalnya, dari kuota 100 persen, ambillah 20 persen untuk Perusda dan kalau belum ada sifatnya barang, bisa dengan pengusaha lokal, sehingga tata kelola Perusda bisa jalan dan bukan hanya mengandalkan 0,5 dollar yang ditaruh di bank. Ini yang kita maksud, bagaimana kita mau menambah PAD sedangkan peluang bisnis banyak tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan tata kelola pelabuhan Kariangau, yang mana itu adalah aset milik Pemprov Kaltim. Tapi faktanya, hasil pengelolaan justru masuk ke pusat. Untuk itu Sapto mendesak Pemprov Kaltim untuk membuat kebijakan yang bersifat kongkrit, sehingga tidak merugikan daerah.
“Belum lagi soal tata kelola pelabuhan Kariangau. Kemarin saya diskusi dengan Kadishub bahwa Kariangau punya kita, tapi berapa persen angkanya dikelola pusat sedang itu aset kita. Nah kita perlu semacam kegiatan yang sifatnya kebijakan kongkrit, kalau ujungnya rapat harus ada progresnya, sehingga kita mohon Pemprov untuk ayo jangan hanya “lip servis”, tapi bagaimana meningkatkan PAD. Harus ada bukti nyata bagaimana pemerintah untuk PAD,” imbuhnya. (Adv/Koko/Oen)
