Mediaborneo.net, Samarinda – Kasus kekerasan terhadap anak kembali mencuat di Samarinda, memicu keprihatinan publik dan mendorong DPRD Kota Samarinda untuk mengambil langkah tegas.
Melalui Komisi IV, DPRD menuntut dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti asuhan di Samarinda, sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat sistem perlindungan anak di daerah ini.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menegaskan bahwa panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman dan memberi rasa perlindungan bagi anak-anak, bukan justru menjadi sumber trauma baru.
“Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber penderitaan bagi sebagian anak. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Yakob mendesak Dinas Sosial Kota Samarinda untuk segera melakukan langkah konkret, mulai dari peninjauan ulang izin operasional, kondisi sarana prasarana, hingga kualitas dan kompetensi para pengasuh di panti asuhan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya membangun sistem pelaporan kekerasan terhadap anak yang mudah diakses, ramah anak, dan menjamin keamanan bagi pelapor.
“Kami di Komisi IV siap mendorong kebijakan dan anggaran yang mendukung perlindungan anak di Samarinda. Edukasi dan pengawasan akan terus kami perkuat,” katanya.
Langkah konkret lainnya, DPRD Samarinda akan segera menginisiasi pertemuan lintas sektor dengan melibatkan dinas teknis terkait, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Tujuannya adalah membangun sistem pencegahan dan respons yang efektif agar kasus serupa tidak terulang.
Komisi IV menegaskan bahwa perlindungan anak di Samarinda merupakan bagian integral dari pembangunan sosial berkelanjutan. DPRD berkomitmen untuk tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. (ADV/DPRD Samarinda)
