Mediaborneo.net, Samarinda – Delapan bulan sudah berlalu sejak kasus pembunuhan tragis yang menimpa Rusel (60), warga Desa Muara Kate, Kabupaten Paser, tanpa satu pun tersangka ditetapkan. Di tengah diamnya proses hukum, suara rakyat justru menggema lebih lantang menuntut keadilan yang semakin kabur di balik debu tambang.
Ketidakjelasan kasus pembunuhan Rusel tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga menjadi simbol kegagalan sistem hukum yang tak responsif.
Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, menyoroti situasi ini sebagai krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Kalimantan Timur.
“Kalau ini dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan harapan pada negara. Jangan sampai rakyat menganggap hukum hanya tajam ke bawah,” ujarnya.
Kekecewaan warga memuncak ketika janji pengawalan hukum dari Wakil Presiden RI yang sempat datang langsung ke rumah korban, belum juga membuahkan hasil nyata. Bukannya mendapat jawaban, keluarga korban dan warga justru menghadapi pembiaran.
Akibatnya, sejak beberapa bulan terakhir, warga memblokade jalan hauling tambang batu bara akses vital bagi aktivitas perusahaan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Aktivitas tambang yang sebelumnya dinilai merampas ruang hidup masyarakat kini dilawan dengan cara paling nyata: menghentikan roda ekonomi perusahaan.
“Ini bukan sekadar kasus pembunuhan Rusel. Ini adalah titik puncak kekecewaan warga terhadap hukum yang berat sebelah dan tambang yang tak beretika,” kata Iswandi.
Dia juga mengajak media massa dan masyarakat luas untuk tidak membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja.
“Media harus terus menyuarakan ini. Jangan diam. Kalau kita semua diam, maka korban berikutnya bisa saja datang, dan lagi-lagi tak ada keadilan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
