Mediaborneo.net, Samarinda – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini tidak lagi hanya bergantung pada penambahan objek pajak baru.
DPRD Kota Samarinda menilai langkah paling efektif saat ini adalah memastikan setiap rupiah potensi pendapatan daerah tercatat dan masuk ke kas pemerintah tanpa kebocoran.
Karena itu, digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi menjadi agenda yang terus didorong legislatif bersama Pemerintah Kota Samarinda.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan pendapatan daerah.
Menurutnya, sistem manual yang masih digunakan pada sejumlah sektor berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pendapatan riil dan setoran yang diterima daerah.
“Sekarang zamannya sudah berubah. Semua harus serba transparan dan terukur. Teknologi menjadi alat yang paling efektif untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah,” kata Celni.
Dikatakannya, DPRD Samarinda mendorong pemanfaatan sistem pembayaran elektronik berbasis QR Code pada berbagai sektor usaha yang menjadi sumber penerimaan daerah, seperti hotel, restoran, hingga tempat hiburan malam.
Dengan sistem tersebut, transaksi dapat dipantau secara langsung sehingga potensi manipulasi data maupun kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.
“Kalau seluruh transaksi tercatat secara digital, maka pengawasannya jauh lebih mudah. Data yang masuk juga lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Celni menilai digitalisasi bukan semata-mata soal mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi.
“Daerah harus mulai mengandalkan sistem yang modern. Jangan sampai kita kehilangan potensi pendapatan hanya karena tata kelola yang belum optimal,” tegasnya.
Menurutnya, transformasi digital juga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan.
“Bukan hanya pemerintah yang diuntungkan. Pelaku usaha juga mendapatkan kemudahan karena semua proses pembayaran bisa dilakukan secara lebih sederhana,” katanya.
Selain sektor pajak, DPRD e turut memberi perhatian pada digitalisasi pengelolaan parkir. Selama ini sektor tersebut dianggap memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal akibat lemahnya sistem pengawasan.
“Parkir menjadi salah satu sektor yang perlu mendapatkan sentuhan teknologi. Ketika sistem sudah digital, potensi kebocoran bisa ditekan dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi lebih baik,” ungkap Celni.
Dia optimistis penerapan sistem digital secara menyeluruh akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan PAD Kota Samarinda dalam beberapa tahun mendatang.
“Kami ingin membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pendapatan hari ini, tetapi memastikan keuangan daerah semakin sehat di masa depan,” tutupnya. (ADV/DPRD Samarinda)
