Mediaborneo.net, Samarinda – Rencana pemerintah pusat menghadirkan tiga pilar baru pendidikan, yakni Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), dinilai perlu dibarengi dengan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan.
DPRD Samarinda mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada perubahan istilah semata.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan masyarakat saat ini lebih membutuhkan kemudahan mengakses pendidikan dibandingkan hadirnya nama atau konsep baru. Menurutnya, kualitas sebuah kebijakan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting itu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak pendidikannya dengan mudah. Jangan sampai hanya berganti nama, tetapi persoalannya tetap sama,” kata Anhar, Rabu (1/7/2026).
Dia menilai sekolah-sekolah yang telah berdiri selama ini pada dasarnya sudah menjadi tempat belajar bagi seluruh masyarakat. Karena itu, menurutnya, istilah Sekolah Rakyat tidak akan memiliki makna apabila tidak disertai perbaikan sistem pendidikan.
“Saya jujur, saya tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya semua siswa yang ada sekarang ini adalah sekolah rakyat,” ujarnya.
Anhar berharap pemerintah lebih fokus meningkatkan pelayanan pendidikan, mulai dari pemerataan fasilitas, kualitas pembelajaran hingga kemudahan masyarakat memperoleh akses sekolah.
Menurutnya, setiap kebijakan baru harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menghadirkan konsep yang terdengar berbeda.
“Kalau tujuan akhirnya tetap untuk masyarakat, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya. Masyarakat ingin pelayanan yang mudah, bukan istilah yang baru,” tutupnya. (Han/M Jay)
