MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Sukses meraih peringkat ke-3 nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), tidak membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berpuas diri. Justru, meningkatkan program-program yang dapat menggali potensi unggul lainnya di Kaltim.

Untuk itu, Pemprov Kaltim yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi bertandang ke Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Demokrasi Kaltim, Kamis (25/11/2021).

“Kunjungan dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi tim Pokja IDI Kaltim, sehingga bisa menumbuhkan inovasi pada penguatan kinerja demokrasi,” ucapnya pada mediaborneo.net, Minggu (28/11/2021).

Dikatakannya, alasan tim Pokja IDI Kaltim memilih DKI Jakarta sebagai tempat untuk menggali informasi, karena IDI provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat pertama selama 4 tahun berturut-turut pada predikat Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional.

“Karena Pokja IDI Kaltim berkeinginan menggali berbagai potensi keunggulan dari hasil penilaian IDI DKI Jakarta, yang selalu bertengger di urutan pertama. Selain itu, kunjungan juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara jajaran tim Pokja Kaltim dengan tim Pokja DKI Jakarta,” ujarnya.

“Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah untuk memperkuat kinerja demokrasi di Kaltim, sebagai upaya peningkatan penilaian IDI Kaltim di tahun mendatang,” sambung HM Jauhar Efendi.

Dia melanjutkan, tahun 2020 lalu, IDI Kaltim masuk dalam kategori High Performing Democracy, namun baru diumumkan menjadi pemenang di peringkat ke-3 pada 2021. Sedangkan provinsi yang menduduki di peringkat ke-2 adalah Gorontalo.

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, pencapaian IDI provinsi DKI Jakarta tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan. Kemudian evaluasi atas target yang diamanahkan oleh Gubernur kepada Kepala Badan Kesbangpol provinsi DKI Jakarta.

Tak hanya itu saja, kucuran anggaran yang digelontorkan untuk organisasi yang mendukung pencapaian IDI, nilainya sangat besar,” terang HM Jauhar Efendi.

Tak sampai di sana saja, Pemprov DKI Jakarta bahkan telah melakukan kajian tentang wajah baru Jakarta pasca ibukota pindah ke Kaltim, yang dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Kajian tersebut meliputi, perspektif sosial budaya, perspektif hubungan internasional, tinjauan hukum, tata ruang dan pelajaran yang diperoleh dari Negeri Jiran mengenai analisis komunikasi politik.

“Apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah antisipatif yang menggambarkan , bagaimana wajah baru Jakarta setelah ibukota pindah ke Kaltim. Serta apa yang mereka lakukan,” tutupnya.

Penulis : Oen
Editor  : M Jay

Share
Don`t copy text!