MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengevaluasi dan mengganti
Person in Charge (PIC) atau penanggungjawab Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), lantaran dinilai tak mampu memberikan pelayanan maksimal.
“Saya meminta supaya Pemprov Kaltim dapat mengganti PIC dari Beasiswa Kaltim Tuntas,” tegasnya.
Dia menilai, kinerja kinerja pejabat yang dimaksud tak sesuai kewajibannya. Menurutnya, jabatan yang diberikan kepada seseorang hendaknya karena seseorang itu dinilai mampu untuk dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, terlebih untuk bidang pendidikan.
Sebaliknya, justru dia menilai kondisi yang justru bertolak belakang. Pejabat itu berdasarkan pengalaman pribadinya sangat sulit untuk dihubungi, sehingga pejabat yang dimaksud dinilai belum mampu memberikan pelayanan dengan baik.
“Saya komunikasi saja sulit, saya menghubungi juga bukan karena mau minta beasiswa, tapi kan kadang banyak saja keluhan yang datang seperti gangguan sistem yang kita perlu tahu kepastiannya bagaimana,” ungkapnya.
Menurut Nidya Listiyono, ketika membahas Beasiswa Kaltim Tuntas pasti tak terlepas dari sistem. Dia mencontohkan, sulitnya ketika calon penerima beasiswa berasal dari daerah yang tergolong daerah pedalaman maupun pinggiran, sehingga diharapkan kehadiran pejabat tersebut dapat membantu persoalan-persoalan yang terjadi.
“Kalau anda tidak ingin repot ya anda tidak usah jadi pejabat yang melayani masyarakat ini, karena sejatinya anak-anak kita juga membutuhkan itu,” pungkasnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)
