MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengakui, kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Samarinda mulai meningkat. Tapi, dibanding kabupaten/kota lain, Samarinda menjadi daerah yang terakhir masuk dalam kategori zona merah.
“Samarinda ini sepertinya ketinggalan, terakhir-terakhir, karena semua sudah merah, kita baru saja merah. Tapi yang penting kita sudah punya regulasi dan itu sudah berjalan, ditambah pemerintah sudah melakukan razia, walau jarang,” tutur Puji, ditemui di ruang Komisi IV DPRD Samarinda, Senin kemarin (21/2/2022).
Ia mengatakan, khusus untuk Kota Samarinda, belum diketahui pasti jenis virus COVID-19 varian apa yang banyak menyebar dan menulari masyarakat. Bahkan kata Puji, banyak masyarakat justru menganggap jika sedang dalam kondisi flu, maka hal itu dianggap biasa.
Permasalahan yang dialami oleh Samarinda sendiri, ungkapnya, belum memiliki alat khusus pendeteksi jenis virus varian COVID-19.
“Sekarang kita belum tahu apakah di Samarinda ini Omicron atau Delta, yang penting COVID-19. Jadi kalau flu sudah biasa. Dan kita juga belum terima data di Samarinda, mungkin kita belum ada alatnya, jadi harus dikirimkan ke luar daerah dulu,” ujar dia.
Dengan adanya regulasi kemudahan melakukan mobilisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengenai aturan PPKM dan protokol kesehatan, membuat masyarakat merasa bebas.
“Saat ini masyarakat sudah bebas, karena regulasi dari pusat juga sudah bebas. Yang penting pakai masker. Kita saat ini sudah pengalaman, sudah hampir 3 tahun dan regulasi sudah ada, obat sudah ada dan apa yang harus dilaksanakan masyarakat,” kata Puji.
Terkait masih adanya gerai makanan dan minuman yang masih belum menerapkan Peduli Lindungi untuk masuk ke lokasi itu, diakui Legislatif dari Fraksi Demokrat ini memang masih ada gerai yang “mucil”.
Untuk itu, Puji meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Satgas Penanganan COVID-19 untuk lebih aktif melakukan pendisiplinan protokol kesehatan.
“Memang saya dapat informasi kemarin, ada beberapa gerai yang tidak bersedia menerapkan Peduli Lindungi. Untuk itu, Wali Kota harus memaksa agar mereka mengikuti regulasi. Kan ada ketentuan kita PPKM level 3. Kami Komisi IV santai saja,” tuturnya.
“Kami mendorong masyarakat peningkatan dan pengawasan Satgas hingga di tingkat kecamatan, RT untuk diperketat,” kata dia lagi. (Advetorial).
Penulis : Koko
Editor : M Jay
