Mediaborneo.net, Samarinda – Polemik terkait pengangkatan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di Kalimantan Timur kian memanas. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, kembali angkat bicara dan mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menghentikan kebijakan yang dinilai memicu polemik nepotisme.
Reza menilai, pengangkatan Hijrah, adik gubernur ke dalam struktur TGUPP telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa dalam pemerintahan yang baik, transparansi dan profesionalitas harus menjadi prioritas utama.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” ujar Reza.
Menurutnya, pernyataan gubernur yang sempat membandingkan kondisi tersebut dengan figur nasional seperti Prabowo Subianto justru memperkeruh suasana. Reza menyebut perbandingan itu tidak tepat dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
Ia menekankan bahwa dalam praktik pemerintahan, tidak boleh ada dominasi pihak tertentu yang berasal dari lingkaran keluarga, apalagi jika tidak melalui mekanisme yang jelas.
“Kalau ingin membangun Kalimantan Timur secara profesional, maka semua harus berbasis sistem, bukan kedekatan personal,” tegasnya.
Reza juga mengingatkan bahwa Pemprov Kaltim memiliki struktur birokrasi lengkap yang seharusnya diberdayakan secara optimal, mulai dari Wakil Gubernur hingga jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia khawatir, jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berdampak pada melemahnya fungsi kelembagaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Reza meminta Gubernur untuk fokus pada kinerja dan program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, ketimbang memicu polemik yang berkepanjangan.
“Saat ini masyarakat butuh solusi dan bukti kerja nyata, bukan kontroversi yang terus berulang,” tutupnya. (Koko/M Jay)
