MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan komitmennya untuk mendukung program nasional penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kebutuhan perumahan, termasuk jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di setiap wilayah.
Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono menegaskan bahwa Kukar telah sejak lama menjalankan kebijakan perbaikan perumahan melalui program RTLH.
“Kukar sendiri telah melaksanakan kebijakan itu dengan membangun dan memperbaiki rumah di pedesaan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujarnya.
Dikatakannya, Bupati Kukar mendorong agar capaian pembangunan RTLH lebih dimasifkan dengan memperkuat regulasi dan mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam program desa melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
“Kita berharap nanti pembangunan RTLH di pedesaan ini targetnya bisa tercapai, dengan mendistribusikan kewenangan pembangunan perbaikan perumahan tersebut melalui BKKD,” katanya.
Dengan dukungan regulasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan desa, Kukar optimistis dapat mempercepat pencapaian target penyediaan rumah layak bagi seluruh masyarakatnya. (ADV/Kominfo Kukar)
