MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Puluhan perwakilan pegawai RS H. Drajat (RSHD) datang ke Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengadukan persoalan yang mereka hadapi.
Anggota DPRD Kaltim, Abdul Gias, menyambut langsung kedatangan mereka dan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal persoalan yang selama ini mereka hadapi.
“Mereka menghubungi saya lewat DM, menyampaikan keresahan yang sudah menumpuk. Dan hari ini (Rabu kemarin, red) alhamdulillah kita bisa bertemu langsung. Walau saya dari Komisi II yang tidak membidangi kesehatan, saya sudah koordinasi dengan Komisi IV dan mendapat respon yang baik. Aspirasi mereka sudah ditampung, dan insya Allah akan segera ditindaklanjuti,” ujar Abdul Gias, Rabu (16/4/2025).
Persoalan yang dihadapi para pegawai bukan hal sepele. Keterlambatan gaji, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan, hingga status kontrak kerja yang tidak jelas menjadi titik keluhan utama.
“Kami sudah coba semua jalur: Disnaker Kota, Disnaker Provinsi, dan hari ini ke DPRD. Kami hanya ingin kejelasan. Ada yang sejak 2023 belum didaftarkan ke BPJS, gaji telat berbulan-bulan, dan kontrak kerja yang tidak transparan,” ungkap salah satu pegawai RS H. Drajat yang mewakili rekan-rekannya.
Situasi ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan para pekerja, tetapi juga stabilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Abdul Gias menegaskan, perjuangan para pegawai ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi demi menjaga kualitas pelayanan publik yang layak.
“Kita tidak bisa membiarkan para tenaga kesehatan bekerja dalam ketidakpastian. Mereka pahlawan di bidangnya. Maka kita di DPRD punya tanggung jawab moral untuk memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan bermartabat,” tutup Gias. (ADV/DPRD Kaltim)
