MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim mengaku kaget dengan munculnya persoalan yang menimpa 48 pemilik ruko yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pasar Pagi.
Dirinya mengira, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melakukan proses perencanaan yang matang untuk melakukan revitalisasi Pasar Pagi. Dengan desain baru pasar yang dibuat tidak menimbulkan persoalan baru.
“Ternyata ada 48 SHM, kami pikir dulu ini sudah include dengan proses perencanaan. Belakangan kita baru tahu ternyata proses perencanaan ini hanya di satu pihak, hanya Pemkot yang mendesain, tanpa melibatkan dari awal 48 SHM. Kami rasa ada yang kurang tepat, sehingga muncul masalah,” katanya.
Sementara itu, salah satu pemilik ruko yang mengantongi SHM di Pasar Pagi, Budi mengaku, pihaknya sejak awal tidak dilibatkan dalam perencanaan pasar. Sehingga dengan desain yang ada tersebut membuat mereka kaget, lantaran desain pasar tersebut turut berimbas pada ruko mereka.
“Sebelumnya kami dapat undangan tanggal 19 Desember. Tanggal 20 Desember kami ke Pemkot untuk menghadiri undangan prihal sosialisasi pembebasan tanah unuk perluasan revitalisasi pasar pagi. Setelah kami datang kami disuguhi desain final yang desain itu kena ruko kami. Artinya kami anggap itu bukan sosialisasi, kami diberikan dua opsi, tukar guling atau dibeli,” terangnya.
“Kami dihadapi dengan situasi seperti itu. Dengan berjalannya waktu, kami sampaikan ke DPRD. Di situ desain yang dimunculkan sama, tetap status kena ke kami,” sambungnya.
Kendati demikian, terkait dengan revitalisasi Pasar Pagi, Budi bersama dengan pemilik ruko lainnya sangat mendukung upaya tersebut. Namun, mereka berharap ada penyelesaian yang baik dari Pemkot kepada seluruh pemilik ruko SHM.
“Kalau bicara revitalisasi, kami mendukung. Saya salah satu pemilik ruko mendukung, tapi perluasan yang masuk ke tanah kami, ya bagaimana. Harapan kami, Pemkot juga memberikan penyelesaian dan solusi yang baik kepada kami,”tutupnya. (adv/Koko/M Jay)
