Mediaborneo.net, Nusantara – Dalam upaya memperkuat praktik pemerintahan terbuka di Ibu Kota Nusantara (IKN), Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Kamis (17/7/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai pusat politik Indonesia pada tahun 2028. Rombongan Panja OG-P BKSAP DPR RI diterima secara hangat oleh Kepala Otorita IKN, Basuki, yang mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah penting mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan inklusif.
“Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini,” ujar Basuki.
Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan praktik pemerintahan terbuka berjalan dengan baik di IKN.
“Kami mengharapkan kunjungan ini membawa pandangan baru bagi DPR RI dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga ini menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki menjelaskan bahwa OIKN dibentuk sebagai model birokrasi yang efektif, akuntabel, dan peduli lingkungan. Tata kelola pemerintahan terbuka di IKN mencakup pengelolaan kawasan yang terstruktur, teknologi ramah lingkungan, serta jaminan pendidikan inklusif, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus.
“Kami berkomitmen menjadikan OIKN sebagai contoh tata kelola pemerintahan terbuka yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berkualitas,” tegas Basuki.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya mempererat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Panja OG-P BKSAP DPR RI membawa aspirasi publik agar pembangunan IKN terus berjalan dengan prinsip keterbukaan, keterlibatan masyarakat, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Dengan semangat Open Government Partnership, Ibu Kota Nusantara terus didorong menjadi kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berbasis teknologi, sesuai visi Indonesia Emas 2045. (Koko/M Jay)
