Mediaborneo.net, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengarahkan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa program berbasis masyarakat akan menjadi prioritas utama.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program bantuan Rp150 juta per RT yang dirancang untuk mempercepat pembangunan di tingkat paling bawah.
Program ini diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan mendesak warga, mulai dari perbaikan lingkungan hingga penguatan kegiatan sosial masyarakat.
“Program ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pembangunan pada level mikro, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Aulia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas layanan dasar melalui penguatan Posyandu di setiap desa dan kelurahan. Layanan ini akan diperluas untuk mendukung berbagai aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
Menurut Aulia, pendekatan pembangunan ke depan harus lebih responsif terhadap persoalan riil di lapangan. Peran camat, kepala desa, dan lurah juga diperkuat untuk memastikan setiap permasalahan masyarakat dapat teridentifikasi dan ditangani dengan cepat.
“Kalau ada persoalan yang sifatnya mendesak, harus segera dilaporkan dan ditangani. Pemerintah tidak boleh lambat merespons kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dengan fokus pada pembangunan berbasis komunitas dan pelayanan langsung, Kukar berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. (Ann/M Jay)
