MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menyoroti terkait gencarnya penggunaan anggaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk pengadaan-pengadaan yang tidak bersentuhan langsung dengan pendidikan.
“Dinas Pendidikan justru gencar melakukan pengadaan-pengadaan yang tidak bersentuhan langsung. Misalnya, pengadaan alat digital. Tahun lalu pengadaan Command Center, data senter yang sudah dianggarkan puluhan milyar, tapi sampai saat ini belum dinikmati. Hal itu yang harus dikurangi,” ujarnya.
Menurut Politisi dari Partai PKB ini, pengadaan Command Center oleh Disdikbud Kaltim justru tidak efektif. Bahkan dengan besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan, tidak sesuai dengan realisasi yang berjalan. Justru, kata dia, hingga saat ini Command Center belum bisa digunakan.
“Gedung guru yang ada di Jalan Biola itu banyak anggaran yang digelontorkan dan sekarang kalau kita lihat, berfungsi atau tidak? Tidak berfungsikan? Lebih baik dengan anggaran yang ada diberikan kepada banyak orang, banyak sekolah yang ada di kampung-kampung yang memang masih banyak kendala,” ujarnya.
Sutomo Jabir menyebut, anggaran lebih dari Rp 4 triliun telah dikucurkan ke Disdikbud Kaltim. Tetapi, dia menilai, OPD tersebut belum melakukan pembangunan di bidang pendidikan dengan baik.
“Saya sudah minta penekanan anggaran di Dinas Pendidikan. Rp 4 triliun lebih yang menurut saya, Dinas Pendidikan belum melakukan proses pembangunan di bidang pendidikan secara baik. Indikatornya, sekolah-sekolah kita masih banyak yang tidak mencukupi ruang kelasnya. Setiap penerimaan siswa baru, selalu kita ribut karena kurang ruang kelas. Sementara disatu sisi, kita berharap tahun 2024 jika anggaran Rp 4 triliun itu bisa terserap, tidak ada lagi kendala,” katanya.
“Di Dapil saya, ada ruangan kelas disekat untuk belajar mereka. Kadang mereka juga belajar di Balai Desa dan sebagainya.
Sangat ironis, anggaran begitu banyak, tetapi fakta di lapangan susah,” sambungnya.
Untuk itu, dirinya mendorong kepada Komisi IV DPRD Kaltim untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Disdikbud Kaltim.
“Justru itu yang kita lihat tidak imbang antara penyiapan serapan sekolah dan belanja-belanja, yang menurut saya banyak yang tidak efektif, yang dilakukan Dinas Pendidikan. Kita minta Komisi IV
untuk melakukan pengawasan, supaya jangan anggaran yang banyak ini mubajir,” tutupnya. (HK/M.Jay/Adv/DPRD Kaltim)
