MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltim, Selasa (15/3/2022).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmaed Reza Fachlevi mengatakan, RDP hari ini bertujuan untuk mensinkronkan program kerja dan evaluasi Disnakertrans Kaltim, termasuk mengenai penganggaran dan berbagai persoalan yang dihadapi.
“Banyak masalah yang kita tanyakan, seperti jumlah tenaga kerja, data perusahaan yang sudah wajib lapor, termasuk jumlah pengangguran. Karena sesuai visi misi Gubernur untuk menciptakan lapangan kerja bagi 250 ribu orang, tapi penyerapannya sampai saat ini kita belum tahu, karena belum ada laporan dari Disnaker,” katanya usai memimpin RDP.
Reza menyebut, masalah pengangguran di Kaltim tidak terlepas dari jumlah lulusan sekolah yang telah tersertifikasi. Tapi fakta di lapangan, minimnya anggaran yang ada di Disnakertrans Kaltim berimbas pada tidak maksimalnya pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi.
“Banyaknya jumlah pengangguran ini kita berbicara masalah sertifikasi SMK. Kita juga menekankan minimnya anggaran yang ada di Disnaker, yang hanya Rp 48 miliar dan itu belum termasuk untuk BLK dan sebagainya,” katanya.
Reza meminta kepada Disnakertrans Kaltim agar dapat mensinkronkan programnya bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim terkait masalah sertifikasi. Pasalnya kata dia, banyak dari lulusan SMK yang menjadi pengangguran.
“Ini juga harus disinkronkan dengan Disdik, karena jumlah pengangguran ini banyak dari SMK. Anggaran untuk sertifikasi dari lembaga LSP ini harus besar, karena biayanya tidak murah,” katanya.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Reza, akan memperjuangkan anggaran untuk program pelatihan lulusan SMK dan SMA di Kaltim, guna mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap dalam menghadapi IKN Nusantara.
“Kita akan perjuangkan anggaran untuk BLK (balai latihan kerja), agar nantinya SDM kita mumpuni menghadapi IKN,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kaltim Hetty mengakui, dengan minimnya alokasi anggaran yang ada di Disnakertrans Kaltim menyebabkan beberapa program kerja tak berjalan optimal.
“Yang ada dialokasikan pada kami hanya Rp 48 miliar, termasuk UPTD, sangat kecil. Yang tadinya program untuk 10 paket pelatihan dengan total anggaran Rp 250 miliar. Tapi dengan anggaran yang ada hanya bisa jalan 3 paket latihan. Artinya, tupoksi kita belum bisa mengakomodir dengan dana yang sedikit tadi, jadi belum bisa maksimal,” katanya.
Kepada DPRD Kaltim, Hetty berharap, OPDnya mendapat support anggaran yang sesuai dengan program kerja.
“Paling tidak untuk BLK Balikpapan saja, kami berharap ada tambahan Rp 8 miliar. Karena kami ini masuk dalam prioritas bersama dengan OPD lain, tapi kami anggarannya jauh lebih rendah dari 2 OPD itu,” pungkasnya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
