MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra meminta kepada Dinas PUPR untuk melakukan perencanaan yang benar dan tepat dalam program pembangunan infrastruktur, termasuk memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berkebutuhan khusus.
Pasalnya kata dia, masih banyak pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum yang tidak ramah terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, seperti pengguna kursi roda.
“Kita akan evaluasi lagi untuk pembangunan, seperti contohnya trotoar. Apakah orientasinya ketika membangun itu ada pikiran untuk memikirkan masyarakat berkebutuhan khusus? Tentu ini juga dievaluasi untuk perbaikan tiang-tiang yang dilihat kalau untuk trotoar sudah bagus, tapi tidak tahu bagaimana kualitasnya, ” ujarnya.
Masih kata Samri, sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur, biasanya Pemerintah Kota (Pemkot) melalui OPD terkaitnya memiliki tim konsultan sendiri yang bertugas untuk memberikan rekomendasi atas rencana pembangunan infrastruktur.
Dia juga menyoroti mengenai persoalan beberapa pembangunan infrastruktur yang mudah rusak, padahal baru dibangun.
“Konsultan perencanaan ini yang mengusulkan, ketika itu dianggap layak atau tidak, tentu akan ada kajian dari Dinas PU, ” katanya.
“Kalau memang perencanaan seperti itu, kita akan tanyakan kenapa begitu. Apakah karena menyesuaikan anggaran atau bagaimana? Tapi perencanaan yang sudah bagus, kemudian ada penyimpanan, jelas kontraktor yang harus dipertanyakan, ” sambungnya.
Untuk itu, lanjut Samri, pihaknya memastikan akan selalu melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Samarinda.
“Pasti suatu saat akan kita sidak. Apakah benar menggunakan bahan-bahan sesuai standar atau tidak? Apakah sesuai perencanaan atau tidak?, ” pungkasnya. (Adv/Koko)
