MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra angkat suara terkait upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terus mengintensifkan penertiban terhadap lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik di Kota Samarinda.
Meskipun mengakui kewajiban Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah, namun Samri Shaputra juga mengaku prihatin atas banyaknya keluhan masyarakat, khususnya pedagang yang terkena penertiban.
“Saya mendengar adanya keluhan masyarakat, terutama pedagang kecil, terkait tindakan Satpol PP yang dianggap kurang berperikemanusiaan. Mereka hanya melakukan pengangkutan tanpa memperhatikan kondisi pedagang,” ujarnya.
Menurut Samri Shaputra, seharusnya Satpol PP dapat membatasi perannya pada penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan justru untuk menghakimi pedagang.
“Kita perlu menggunakan cara yang lebih santun dalam menertibkan, mengingat banyak pedagang yang modalnya mungkin hasil dari pinjaman. Kondisi ekonomi mereka perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia juga mendesak Satpol PP untuk mengadopsi pendekatan yang lebih halus dalam menjalankan tugasnya, sehingga citra lembaga tersebut di mata masyarakat tetap terjaga.
Samri menambahkan, bahwa solusi yang holistik, seperti menyediakan lokasi jualan yang memadai dan meningkatkan akses pembeli, perlu dijajaki selain hanya menggusur lapak pedagang.
“Kita perlu memastikan bahwa mereka (pedagang) juga memiliki tempat untuk mencari nafkah,” pungkasnya. (Koko/M. Jay/Adv/DPRD Samarinda)
