MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting mengatakan, karena aturan terkait pajak reklame kurang dimaksimalkan, menyebabkan terjadinya kebocoran pendapatan dari sektor tersebut.
Dikatakannya, dengan melihat situasi yang ada, dimana banyak reklame bertebaran di setiap titik Kota Samarinda namun tak sesuai dengan aturan yang ada, maka belum dapat dinilai tertib.
Bahkan dengan melihat banyaknya jumlah reklame yang terpasang, dia menyakini jika hal itu disertai dengan kelengkapan pembayaran pajak sesuai aturan yang ada.
“Dibilang sudah tertib, menurut saya, belum. Apalagi soal pembayaran pajaknya, apakah sudah benar atau belum,” katanya.
Joni meyakini bahwa penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda belum mencapai tingkat maksimal. Ia menyoroti fakta bahwa pembayaran pajak reklame hanya diperpanjang setahun sekali, sehingga menurutnya perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut dari pihak Bapenda.
“Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda, dan dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan pembahasan anggaran bersama Pemkot Samarinda,” katanya.
Menurut Joni, pajak reklame seharusnya menjadi salah satu produk unggulan Bapenda, seperti yang dilakukan oleh beberapa kota besar lainnya. Ia berpendapat bahwa kebijakan serupa dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan.
“Kita bisa mengambil contoh dari beberapa kota besar yang menjadikan pajak reklame sebagai produk unggulan. Mengapa kita tidak melakukan hal serupa? Hasilnya tentu akan signifikan,” ujarnya.
Dia mencatat, ada sekitar 4.000 reklame di Samarinda, namun belum jelas apakah pajaknya sudah diurus dengan benar atau bahkan belum sama sekali. Data ini diperoleh dari perizinan dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“Dengan jumlah reklame sebanyak itu, saya yakin PAD yang masuk bisa signifikan. Bahkan jika hanya separuhnya yang membayar, jumlah PAD tetap cukup besar,” pungkasnya. (Koko/M.jay/Adv/DPRD Samarinda)
