MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting untuk menanggulangi kemiskinan di Kaltim.

Pasalnya, kata dia, pengembangan SDM menjadi hal yang tak bisa dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masalah SDM yang harus kita perbaiki. Kita harus meningkatkan daya saing kita, agar tidak kalah dengan daerah lain di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan pun kita masih belum sejajar,” ucap Salehuddin.

DIkatakannya, kemiskinan membawa pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.

“Diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini secara bersama-sama,” katanya.

Salehuddin menyebut, dengan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia menjadi kunci untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan.

Caranya, kata dia, adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salehuddin mengharapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat memberikan fasilitas atau ruang yang optimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.

“Apalagi dengan adanya IKN, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya rasa saat ini Kaltim belum siap bagaimana cara meningkatkan SDM,” ujarnya.

Salehuddin menambahkan, tidak semua angka kemiskinan di beberapa kabupaten berasal dari masyarakat lokal. Sebagian besar ada masyarakat pendatang yang mencari peruntungan di beberapa daerah kabupaten/kota, yang juga menyumbang angka kemiskinan.

Salehuddin juga menekankan perlunya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.

“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau diterapkan di Kaltim yang sangat unik dan belum sesuai jika dibandingkan dengan nasional, misalnya di satu desa nelayan selalu dianggap sebagai desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal itu tidak bisa dijadikan patokan,” katanya.

Selain itu, dia berharap keterlibatan semua pihak, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.

Ia mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan.

“Perusahaan di Kaltim harus meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya dengan menyediakan program ratusan rumah layak huni,” tutupnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)

Don`t copy text!