MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti dugaan adanya praktik sistem dinasti dalam tubuh perusahaan daerah (Perusda) Kaltim.
Dia menyampaikan keprihatinannya terhadap pola rekrutmen yang tidak sepenuhnya mengedepankan prinsip profesionalisme, namun justru diduga dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan.
Menurut Sapto, Perusda memiliki peran vital sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pengelolaan Perusda harus dilakukan secara profesional dan transparan.
“Kalau ada dugaan saudara-saudara direkrut di Perusda, itu perlu kita lihat secara objektif. Pertanyaannya bukan apakah mereka punya hubungan keluarga, tapi apakah mereka punya kapasitas. Kalau seseorang punya kompetensi dan memang mampu bekerja secara profesional, ya kenapa tidak?” ujar Sapto baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah tidak menjadikan hubungan kekerabatan sebagai tolok ukur utama dalam penempatan jabatan strategis.
“Perusahaan daerah ini harus bebas dari kepentingan pribadi. Tidak ada istilah bapak, anak, saudara, sepupu. Yang ada adalah orang-orang profesional, berintegritas, dan berkomitmen untuk memajukan perusahaan,” katanya.
Sapto juga mendorong Gubernur Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi struktur dan kinerja Perusda. Ia berharap ada pembenahan menyeluruh agar Perusda benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang efektif.
“Kita tunggu kebijakan Pak Gubernur. Apakah akan dilakukan perombakan atau penyegaran di jajaran direksi Perusda. Tapi yang pasti, pembenahan ini sangat dibutuhkan agar perusahaan daerah tidak menjadi beban, melainkan aset yang produktif bagi Kaltim,” tegas Sapto.(Oen/ADV/DPRD Kaltim)
