MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan perhatiannya terhadap masalah pendidikan, khususnya terkait ketidakmerataan sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda.
Puji mengungkapkan, ada beberapa wilayah di Kota Samarinda yang tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, sehingga sistem zonasi menjadi kendala bagi siswa-siswa yang ingin bersekolah di sekolah negeri.
“Kita akan meminta zonasi itu supaya lebih fleksibel. Kalau memang bisa, seperti wilayah kelurahan Jawa. Itu kan, tidak ada SMP negeri dan Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memperhatikan hal ini,” ujar Puji, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk lebih fleksibel dalam menerapkan sistem zonasi agar siswa-siswa tertentu dapat diberi kesempatan masuk ke sekolah negeri selain melalui jalur prestasi. Sebab, pemerataan pendidikan tetap harus ada di Kota Samarinda.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP dan SMA yang diperlukan, dan itu harus ada pemerataannya. Harus ada desain besarnya, jadi semua bisa merata. Jangan sampai itu-itu saha yang menjadi permasalahan tiap tahunnya. Belum lagi masalah buku, sumbangan dan lain-lain,” imbuhnya.
Sistem zonasi, lanjutnya, merupakan kebijakan dari pusat yang harus dilaksanakan secara bijaksana oleh Disdikbud agar siswa-siswa dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri tanpa terbebani biaya sekolah swasta.
“Perlu adanya penyesuaian proporsional antara alokasi zonasi dan jalur prestasi. Disdik perlu memastikan bahwa pemerataan pendidikan menjadi prioritas, sehingga anak-anak dapat belajar di sekolah negeri tanpa harus membayar,” tutupnya. (Adv/Ret/M Jay)
