MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA -Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda, belum lama ini memberikan dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar dapat menyediakan beasiswa pendidikan yang dikhususkan bagi generasi muda Samarinda.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menjelaskan, bahwa kebijakan Pemkot dengan belum mengakomodasi beasiswa untuk masyarakat Samarinda dikarenakan faktor kemampuan keuangan daerah yang belum cukup.
“Sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi kita tidak akan bisa untuk membangun sekolah-sekolah yang terendam banjir, yang terkena longsor, lalu kita tidak dapat membayar insentif guru dengan pembiayaan yang cukup tinggi, karena dengan melihat jumlah guru di Samarinda terbanyak di Kaltim,” ujar Puji, baru-baru ini.
Ia mengungkapkan, jumlah guru di Samarinda hampir mencapai 10 ribuan yang mencakup sekolah negeri dan swasta. Sementara, yang harus menerima insentif sekitar 7 ribuan lebih, termasuk dari Kemenag.
Untuk dana pendidikan, Puji memaparkan, ada sekitar Rp 836 miliar dan sudah termasuk 20 persen anggaran pendidikan. Akan tetapi, lanjut dia, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009 terkait nilai 20 persen diluar dari gaji dan tunjangan. Namun pada kenyataannya, di seluruh Indonesia itu termasuk gaji dan tunjangan.
“Jadi bisa dibayangkan dari 800 sekian miliar tadi untuk gaji dan guru ASN. Sertifikasi dan TPP nya yang menghabiskan anggaran sekitar 506 miliar, jadi hanya tersisa sekitar 250 hingga 300 miliar untuk pendidikan,” tambahnya.
Saat ini, kata Puji, fokus pemerintah adalah pada pembangunan sekolah yang dicanangkan sekitar 17 sekolah akan dibangun dengan dana yang cukup besar, serta untuk Bosda dan Bosnas juga tinggi.
“Tapi, sebenarnya dana Bosda kita ada sekitar 240 ribu per tahun untuk anak SD, lalu sekitar 480 ribu per tahun dan per anak untuk SMP. Juga, BOP untuk anak-anak Paud dan itu sudah menggerus anggaran banyak, belum lagi program-program yang ada sepertu sekolah ramah anak dan lainnya,” ungkapnya.
Lebih jauh, Puji menerangkan, upaya yang saat ini dilakukan oleh Walikota Andi Harun adalah ingin memajukan kesejahteraan guru dengan insentif yang tetap terbayarkan dengan 700 ribu per bulan untuk sekitar 7 ribuan guru non ASN, juga termasuk pemberian uang THR.
“Kalau untuk pembiayaan beasiswa pendidikan, saya kira sebenarnya kita sudah punya program yang belum jalan, yakni program Orang Tua Asuh yang nantinya akan melibatkan orang-orang yang secara suka rela untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin,” terangnya.
Dengan telah dilakukannya pendataan sesuai dengan DTKS di Samarinda, yaitu sekitar 1.600 kepala keluarga yang termasuk dalam golongan miskin ektrim, Puji berharap pemberian bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga seluruh masyarakat di Samarinda bisa mendapatkan pendidikan. (Adv/WR/M Jay)
