Mediaborneo.net, Samarinda – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, kembali menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam menciptakan pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal ini disampaikan Sri Wahyuni pada awak media usai mengikuti rapat kerja bersama DPRD Kaltim yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
“Rapat kerja ini adalah forum penting untuk memastikan bahwa antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan sendiri-sendiri. Justru kita ingin bersama-sama dari awal: merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi setiap kebijakan dan program,” ujarnya.
Dia menyambut baik aspirasi dan laporan yang dibawa oleh anggota DPRD dari hasil reses. Menurutnya, hal itu menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Teman-teman DPRD hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar langsung persoalan-persoalan yang ada. Dengan komunikasi yang baik, kami di jajaran Pemprov bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Menanggapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan 27 rekomendasi dan 63 poin temuan lainnya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyiapkan langkah konkret untuk menindaklanjutinya.
“Itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pihak eksekutif. Sesuai aturan, kami diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK. Dan kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikannya tepat waktu,” terangnya.
Meski belum masuk dalam pembahasan rinci dalam rapat kali ini, Sri Wahyuni menyebut forum tersebut memberikan pemahaman penting bahwa permasalahan pembangunan bisa muncul dari berbagai sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif.
“Diskusi hari ini masih bersifat umum, namun kami bisa menangkap benang merahnya: sinergi adalah kunci. Permasalahan bisa datang dari sektor mana saja, maka koordinasi lintas sektor, lintas lembaga, sangat diperlukan. Ke depan, pembahasan akan kita arahkan secara lebih fokus pada persoalan sektoral yang spesifik agar bisa diselesaikan secara menyeluruh,” ucapnya.
Dengan semangat kerja sama antara legislatif dan eksekutif, Sri Wahyuni optimistis bahwa Kaltim dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami ingin membangun Kaltim secara bersama, tidak hanya dari kantor, tapi dengan mendengar dan bertindak langsung atas apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
