MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Salehuddin meminta Pemprov Kaltim lebih memperhatikan nasib 1.170 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) guru di Kaltim, lantaran sudah 4 bulan terakhir Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka tidak juga dibayarkan.
“Rekan-rekan PPPK Kaltim yang kurang lebih sekitar 1.170 orang sampai saat ini belum mendapatkan hak TPP, ini sudah 4 bulan. Sementara “saudara tuanya”, ASN sudah mendapatkan. Mohon jadi perhatian, ” ucapnya saat menyampaikan interupsi di rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-45, Selasa (18/10/2022).
Salehuddin mengaku prihatin dengan nasib ribuan PPPK guru tersebut. Terlebih di masa proses adaptasi distribusi penempatan, tidak sedikit dari mereka yang terpisah dengan keluarga. Sementara kebutuhan ekonomi PPPK guru tetap harus dipenuhi setiap hari.
“Karena ini miris. 1.170 PPPK ini sekarang dalam proses adaptasi, karena distribusi penempatan beberapa teman-teman itu tidak linier dengan usulan mereka. Ada yang tinggal di Kutim, tapi di tempatkan di Kubar. Ada yang di Kukar, ditempatkan di Paser dan sebagainya. Proses adaptasi ini tentunya pengaruh pada keluarga mereka, kalau ini tidak segera direalisasikan, maka berbahaya. Di sisi mereka harus melaksanakan tugasnya untuk mengajar, tapi di sisi lain ekonomi mereka belum direalisasikan, ” katanya.
“Mudah-mudahan ini terakhir saya sampaikan pada pemerintah provinsi agar segera direalisasikan, karena bagaimanapun kualitas pendidikan kita ke depan ditentukan oleh kualitas dari teman-teman PPPK,” tutupnya. (Adv/Koko/M Jay)
