MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya terhadap pemerataan akses digital di seluruh wilayah, termasuk desa-desa terpencil.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim di Grand Elty Singgasana Hotel, Tenggarong, Kamis (15/5/2025).
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan program “Internet Desa Gratis”, sebuah inisiatif untuk menjawab tantangan geografis Kalimantan Timur yang luas dan masih minim infrastruktur.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyoroti fakta bahwa puluhan desa di Kaltim masih belum menikmati akses listrik, yang menjadi penghambat utama dalam konektivitas digital.
“Kita menghadapi tantangan besar, tidak hanya soal sinyal internet, tapi juga soal belum tersedianya listrik di 58 desa. Namun kita tidak bisa menunggu semua desa teraliri listrik untuk memulai transformasi digital,” ujarnya.
Sebagai solusi, teknologi fiber optic akan menjadi tulang punggung jaringan internet, sementara di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, sistem berbasis tenaga surya akan diterapkan untuk mendukung koneksi nirkabel.
Program ini tidak hanya bertujuan membuka akses informasi bagi warga desa, tetapi juga diharapkan mampu menurunkan biaya internet dan memperluas layanan publik berbasis digital.
Sri Wahyuni menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, terutama keterlibatan aktif Dinas Kominfo di tingkat kabupaten dan kota agar program ini berjalan efektif.
“Kita harapkan kolaborasi dan pengawasan dari pemerintah daerah dapat membantu menyukseskan program ini hingga ke level implementasi,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menyatakan dukungan penuh dari pihaknya. Menurutnya, konektivitas digital merupakan fondasi penting dalam memperkuat sektor-sektor strategis daerah.
“Pembangunan infrastruktur internet akan menjadi pemacu kemajuan pendidikan, ekonomi kreatif, dan pelayanan publik yang transparan,” ungkap Dafip.
Ia juga mengakui bahwa tantangan masih ada, mulai dari akses sinyal yang lemah hingga keterbatasan perangkat di desa. Namun, Kukar tetap berkomitmen memperluas jaringan hingga ke pelosok, dengan mendorong kerja sama lintas sektor termasuk dengan mitra swasta.
Melalui semangat gotong royong digital, Rakor ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi percepatan pemerataan internet di Kaltim, sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan yang adaptif dan berbasis teknologi. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
