Mediaborneo.net, Samarinda – Uang tunai perlahan mendapat pesaing serius di Kalimantan Timur. Aktivitas transaksi masyarakat semakin bergeser ke sistem elektronik, tercermin dari pertumbuhan transaksi uang elektronik yang mencapai 58 persen secara tahunan pada Juli 2026.
Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan tersebut sekaligus membuat kontribusi transaksi uang elektronik Kaltim mencapai 34 persen dari keseluruhan transaksi uang elektronik di kawasan Kalimantan.
“Selain itu, transaksi uang elektronik tumbuh kuat sebesar 58 persen (yoy) dan menyumbang 34 persen terhadap total transaksi uang elektronik se-Kalimantan,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Jajang Hermawan, dalam keterangan resminya, Senin (28/9/2026).
Perubahan tersebut berjalan beriringan dengan semakin luasnya penggunaan QRIS. Hingga Juli 2026, jumlah pengguna QRIS di Kaltim mencapai 975 ribu atau tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tidak hanya pengguna yang bertambah. Jumlah merchant yang menerima QRIS justru tumbuh lebih cepat, mencapai 902 ribu atau meningkat 35 persen secara tahunan.
“Jumlah pengguna dan merchant tersebut masing-masing memberikan kontribusi sebesar 29 persen dan 26 persen terhadap total akseptasi QRIS di Kalimantan,” ujar Jajang.
Angka tersebut menggambarkan semakin luasnya titik transaksi nontunai di daerah. QRIS tidak lagi hanya ditemukan di pusat perbelanjaan atau gerai usaha besar. Pedagang kecil dan usaha mikro mulai ikut masuk dalam ekosistem pembayaran digital.
“Sekarang sampai pedagang kecil, UMKM mikro juga menggunakan,” kata Jajang.
Perubahan perilaku transaksi tersebut, sekaligus membuka ruang baru dalam pengelolaan usaha. Pembayaran digital membuat transaksi tidak sepenuhnya bergantung pada uang tunai, sementara jejak transaksi dapat membantu pelaku usaha melihat pergerakan penjualan.
Perluasan pembayaran digital juga menjadi bagian dari agenda elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Melalui TP2DD dan ETPD, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terus mendorong penggunaan transaksi nontunai dalam aktivitas pemerintahan.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas transaksi pemerintah sekaligus memperluas pemanfaatan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Jajang.
Perkembangan tersebut berlangsung ketika ekonomi digital nasional terus bergerak menuju sistem pembayaran yang semakin terhubung.
Dalam FEKDI x IFSE 2026, Bank Indonesia juga memperkuat konektivitas QRIS Antarnegara dengan memperkenalkan inisiatif Indonesia–Hong Kong dan Indonesia–Timor-Leste.
Hingga Agustus 2026, QRIS Antarnegara telah terhubung dengan enam negara. Transaksi inbound tercatat 17,8 juta dengan nilai Rp6,20 triliun, sedangkan transaksi outbound mencapai 5 juta dengan nilai Rp1,85 triliun.
Konektivitas tersebut berpotensi memperluas penggunaan pembayaran digital pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama ketika mobilitas wisatawan antarnegara semakin tinggi.
Di Kaltim, perkembangan digitalisasi juga mulai bersentuhan dengan promosi produk lokal. Tim BAJET berhasil meraih Juara I QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Wilayah Kalimantan melalui pemanfaatan konten digital untuk memperkenalkan kuliner daerah.
“Prestasi tersebut mencerminkan peran talenta muda Kalimantan Timur dalam memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus mengangkat potensi kuliner dan ekonomi kreatif daerah,” kata Jajang.
Pertumbuhan transaksi digital kemudian berhadapan dengan tantangan yang lebih luas, bagaimana teknologi dapat benar-benar memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Infrastruktur digital, keamanan transaksi, literasi masyarakat, kesiapan pelaku usaha, dan kualitas talenta menjadi mata rantai yang harus bergerak bersamaan.
“Transformasi digital tidak hanya bertumpu pada inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan kebijakan yang terintegrasi, infrastruktur yang andal, tata kelola yang baik, serta talenta dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Jajang.
Dengan pertumbuhan transaksi uang elektronik 58 persen dan jumlah merchant QRIS yang telah mencapai 902 ribu, perubahan sistem pembayaran di Kaltim kini semakin terlihat dalam angka.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak aktivitas ekonomi masyarakat. (Oen)
