MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, secara rinci memaparkan hasil evaluasi capaian kinerja DPMD Kukar tahun 2023 dan target program perangkat daerah untuk tahun 2024 di Forum Lintas Perangkat Daerah, yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Bappeda Lantai I, Rabu (13/3/2024).
Arianto mengatakan, ada pencapaian yang membanggakan pada tahun sebelumnya, di mana realisasi capaian program tahun 2023 berhasil mencapai 100 persen.
Capaian tersebut, lanjutnya, terfokus pada perkembangan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mengantarkan status desa dari tahap berkembang menjadi desa maju di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Kami berhasil mencapai target 100 persen pada tahun 2023 dengan meningkatkan kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa hingga mencapai status desa maju di Kukar. Ini juga menjadi fokus utama dalam target sasaran program tahun 2024,” paparnya.
Meskipun demikian, Arianto mengakui bahwa masih ada beberapa program yang belum mencapai target 100 persen, seperti program penataan desa terkait tata ruang desa, keteraturan administrasi pemerintahan desa, dan pertumbuhan pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Dalam konteks pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, Arianto menyebut, program tersebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,5 miliar dengan fokus pada aktivitas posyandu.
Menyongsong tahun 2024, DPMD Kukar menetapkan target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 82, yang merupakan peningkatan dari nilai AKIP tahun sebelumnya, yaitu 80. Target lainnya adalah mencapai realisasi program sebesar 100 persen dengan alokasi anggaran sebesar Rp134,79 miliar.
Arianto juga menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, seperti akses yang terbatas antar desa, kekurangan penerangan listrik di beberapa desa, serta akses yang masih kurang terhadap sarana pendidikan dan informasi.
Untuk itu, dirinya meminta dukungan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam pengadaan tenaga kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan, pemasangan PDAM, pencegahan bencana, hingga peningkatan jaringan internet di desa.
“Dengan dukungan dan keterlibatan OPD lainnya, kami optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Mulai dari peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan akses terhadap teknologi informasi di wilayah-wilayah desa,” tutupnya. (Adv/Dri/M Jay)
