Mediaborneo.net, Kukar – Rencana pembangunan insinerator di Samarinda Seberang menuntut warga yang tinggal di lokasi lahan tersebut untuk direlokasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apakah kompensasi dan tempat pengganti yang ditawarkan benar-benar mampu menjamin keadilan bagi mereka.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, mengingatkan bahwa langkah pemerintah memberikan kompensasi sudah menjadi bentuk tanggung jawab. Namun ia menekankan, keadilan harus benar-benar terasa bagi warga yang akan dipindahkan.
“Saya belum terlalu memahami besaran nilai kompensasi relokasi itu. Namun, dengan itikad baik dari pemerintah yang memberikan nilai tersebut, saya pikir hari ini pemerintah sudah menunjukkan rasa tanggung jawab dalam memindahkan masyarakat,” ujarnya, Jum’at (22/8/2025).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak hanya soal nominal kompensasi, tetapi juga soal waktu pelaksanaan dan tempat relokasi yang disediakan.
Ia meminta warga untuk tetap mematuhi aturan dan bersikap kooperatif dalam proses relokasi ini. Menurutnya, pemerintah telah menjamin hak dan kewajiban masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Sebagai warga yang patuh dan taat terhadap aturan di Indonesia, kita tentu harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjamin hak dan kewajiban kita sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama,” jelasnya.
Kendati demikian, Ronald menekankan bahwa pemerintah juga tidak boleh gegabah. Setiap tindakan harus dilakukan berdasarkan data dan peraturan, agar tidak merugikan warga terdampak. Ia berharap agar warga bersedia pindah ke lokasi yang lebih layak demi keselamatan dan masa depan keluarga.
“Saya juga mengharapkan agar warga yang tinggal di lokasi tersebut menaati aturan, dan bersedia memindahkan diri serta keluarganya ke tempat yang layak bagi mereka,” pungkasnya. (Mela/Adv/DPRD Samarinda)
