MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengakui, bukan hal yang mudah untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA).
Terlebih banyaknya kasus tindakan kekerasan terhadap anak masih terjadi dan mencoreng citra baik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Tidak hanya itu saja, persoalan lain muncul dengan minimnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
“Untuk menuju ke sana susah sekali, sekarang kita banyak kasus. Lalu anggaran di dinas dan UPTD kecil, sedang kasusnya tinggi. Kita belum terbentuk juga dari kelurahan hingga ke RT yang berbasis ke masyarakat,” katanya.
Dikatakan Puji, terkait alokasi anggaran sangat dibutuhkan untuk benar-benar dapat menciptakan Kota Samarinda sebagai KLA.
“Masalah yang penting itu ya anggaran. Tahun ini kan sudah dua tahun kita anggarankan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik untuk UPTD PPA yang ada di Bhayangkara. Di tahun ketiga, kita tidak dapat berlakukan lagi. Karena di seluruh Indonesia semua daerah diserahkan ke APBD kota,” terangnya.
“Masalah lainnya, penanganan kasus dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) kita juga belum banyak terlatih. Kita harus sosialisasi sampai ke RT-RT. Kalau masyarakat tidak sampai, ya tentunya kita tidak akan bisa menuju Kota Layak Anak yang lebih tinggi. Mungkin kalau kita tidak bisa memenuhi capaian itu, justru kita bisa akan lebih turun lagi,” pungkasnya. (Adv/Koko/Oen)
