MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengakui masih banyak sekolah-sekolah di Samarinda yang kurang didukung fasilitas, sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar.
Dia menjelaskan, selama ini APBD Samarinda sebesar 80 persen untuk digunakan sebagai biaya gaji, sehingga alokasi anggaran untuk penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana (Sapras) sekolah juga jadi terdampak.
“Ketika kita bicara soal Sapras, saat ini memang belum sesuai dengan yang kita mau, masih banyak sarana dan prasarana yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, ” ujarnya.
“Dan memang, anggaran habis 80 persen hanya untuk biaya gaji, honor dan sebagainya. Jadi bukan habis untuk pembangunan, ” katanya.
Untuk itu, kata Deni, seharusnya Pemerintah Pusat juga dapat memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah. Karena menurutnya, masing-masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
“Kalau kita berbicara Samarinda, dengan anggaran kita yang menerima bantuan Rp 11 sampai 18 miliar, tapi kalau misalnya satu sekolah butuh Rp 2 miliar, itu bisa membantu sampai 6 sekolah. Sedangkan di Samarinda masih banyak sekolah yang belum standar, ” ujarnya.
Dirinya berharap, Dinas Pendidikan Kota Samarinda dapat lebih gigih berjuang untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga pendidikan di Samarinda dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
“Setiap tahun ada peningkatan di setiap sekolah. Kami juga minta Dinas Pendidikan membangun gedung dengan tuntas. Jadi tuntaskan dulu pembangunan yang digarap, jangan sampai sekolah yang dibangun hanya sampai separuh. Karena kita masih banyak menemukan fasilitas yang belum memadai dan bantuannya ternyata terbatas, ” pungkasnya. (Adv/Koko)
