MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menyebut, sektor perkebunan Kaltim masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah. Khususnya perkebunan-perkebunan rakyat.
“Kami mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi bisa memberi program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat lebih banyak lagi,” ujarnya, Selasa (21/11/2023).
Dia meminta Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat. Mengingat, selama ini perkebunan rakyat belum dibantu secara maksimal. Sementara perkebunan besar yang sudah memiliki modal dan sumber daya yang cukup, justru mendapat bantuan lebih banyak.
“Jadi minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal, ” katanya.
Pemprov Kaltim, kata dia, dapat menggencarkan program pemberian bantuan terhadap aktivitas perkebunan rakyat. Menurutnya, perkebunan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kendati begitu, beberapa kendala yang dihadapi oleh perkebunan rakyat, seperti status lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan. Status ini memberikan dampak yang membuat pemerintah provinsi sulit untuk menjalankan program-programnya di lahan tersebut.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya. Kami mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan persoalan ini. Kami meminta agar OPD juga bisa cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” katanya.
Agiel menyakini, sektor perkebunan rakyat bisa menjadi salah satu andalan ekonomi Kaltim, jika dikelola dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai.
“Dengan adanya perhatian dan bantuan yang lebih besar dari Pemprov, diharapkan, perkebunan rakyat di Kaltim bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Hk/M.jay/Adv/DPRD Kaltim)