Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pengelolaan kawasan Teras Samarinda tidak hanya berorientasi pada target pendapatan, tetapi juga menjamin pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat yang layak dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan tersebut.
Sorotan itu muncul setelah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mengungkap adanya perhatian terhadap porsi bagi hasil yang diterima pelaku UMKM di kawasan Teras Samarinda.
DPRD Samarinda menilai skema yang berjalan perlu dikaji kembali agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah, pengelola, dan pedagang.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan keberadaan Teras Samarinda harus menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, tujuan pembangunan kawasan publik tidak hanya menghadirkan ruang usaha, tetapi juga memastikan pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Kalau kita berharap ya satu sama lain juga tidak memberatkan,” kata Helmi, Jumat (29/5/2026).
Dia menegaskan bahwa kerja sama pengelolaan yang melibatkan pihak ketiga perlu dievaluasi secara objektif. Evaluasi tersebut penting untuk melihat apakah mekanisme yang diterapkan saat ini sudah memberikan ruang usaha yang sehat bagi para pedagang.
Bagi DPRD Samarinda, keberhasilan pengelolaan kawasan tidak cukup diukur dari besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aspek keberlanjutan usaha masyarakat juga harus menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas sebuah kebijakan.
“Pada satu sisi, posisinya menambah kontribusi terhadap PAD, satu sisi juga tidak memberatkan kepada pihak pelaku UMKM,” ujarnya.
Helmi menilai komunikasi antara pemerintah daerah, pengelola, dan pelaku usaha perlu diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil dapat diterima semua pihak.
Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan kawasan usaha dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Nanti kita lihat sejauh mana fasilitas di sana itu dikelola oleh pihak ketiga,” ucapnya.
Menurut dia, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan usaha harus mampu menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan usaha kecil, bukan sebaliknya.
Di tengah upaya Samarinda memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, DPRD Samarinda berharap pelaku UMKM lokal dapat menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari berbagai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“UMKM merupakan bagian penting dari ekonomi masyarakat. Karena itu mereka harus mendapatkan perhatian yang serius dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegas Helmi.
Ia menambahkan, DPRD akan terus menampung berbagai masukan dari masyarakat terkait pengelolaan Teras Samarinda. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kawasan yang dibangun dengan anggaran publik benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas.
“Iya, kita berharap semua dilibatkan karena bagaimanapun juga UMKM ini memberi kontribusi terbesar juga secara nasional. Kami di DPRD tentu akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan mereka,” tutupnya. (ADV/DPRD Samarinda)
