Mediaborneo.net, Samarinda – Stigma terhadap orang dengan HIV dinilai masih menjadi salah satu hambatan dalam upaya menekan penyebaran penyakit tersebut.
Komisi IV DPRD Samarinda mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan perlakuan diskriminatif kepada penyandang HIV karena kondisi itu justru membuat mereka enggan mengakses layanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan dukungan lingkungan memiliki peran penting dalam mendorong penyandang HIV menjalani terapi antiretroviral (ARV) secara rutin.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian HIV tidak hanya ditentukan oleh layanan medis, tetapi juga penerimaan masyarakat.
“Jangan sampai ada bullying atau stigma negatif kepada penyandang HIV. Mereka juga ingin hidup normal seperti kita. Yang harus kita lakukan adalah memberikan dukungan agar mereka tetap menjalani pengobatan dan mencegah penularan,” kata Ismail, Rabu (1/7/2026).
Dirinya mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi IV DPRD Samarinda dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV di Samarinda kini telah mencapai sekitar 4.000 orang. Dari jumlah tersebut, masih ada penderita yang belum menjalani terapi secara rutin.
“Informasi yang kami terima, jumlah kasus HIV sudah sekitar 4.000-an. Ada yang rutin mengonsumsi ARV, tetapi masih ada juga yang belum menjalani pengobatan,” ujarnya.
Menurut Ismail, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan HIV tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran agar penderita tidak merasa dikucilkan dan berani memeriksakan diri sejak dini.
“Kalau kita hanya menyerahkan semuanya kepada Dinas Kesehatan, tentu tidak akan cukup. Persoalan HIV harus ditangani bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak,” katanya.
Dia menilai tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai HIV. Melalui pendekatan sosial dan keagamaan, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang benar sehingga tidak lagi memberikan stigma kepada penyandang HIV.
“Tokoh masyarakat dan tokoh agama bisa menjadi penyambung informasi yang baik. Edukasi yang benar akan mengurangi kesalahpahaman sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Ismail juga mendorong dunia pendidikan untuk memperkuat edukasi kesehatan kepada pelajar. Menurutnya, pemahaman mengenai HIV dan tuberkulosis (TB) perlu diberikan sejak usia remaja agar mereka mengetahui cara mencegah penularan, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat.
“Kalau berbicara pencegahan pada usia sekolah, tentu Dinas Pendidikan harus ikut mengambil peran. Edukasi sejak dini akan jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kasus terus bertambah,” katanya.
Ismail menambahkan, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan yang mendukung program promotif dan preventif. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan angka kasus baru dibandingkan hanya berfokus pada pembiayaan pengobatan.
“Kalau kasus baru terus meningkat, beban pembiayaan pemerintah juga akan semakin besar. Karena itu, pencegahan harus menjadi perhatian utama melalui edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan regulasi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Han/M Jay)
