Mediaborneo.net, Samarinda – Insiden longsor di Kelurahan Pendingin, Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuka mata akan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas industri tambang di Kalimantan Timur (Kaltim).
DPRD Kaltim menyoroti potensi kelalaian dalam pengelolaan lingkungan yang dinilai dapat memicu bencana, bahkan mengancam keselamatan masyarakat secara langsung.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tambang di sekitar lokasi.
“Kami minta agar investigasi menyeluruh dilakukan, termasuk memeriksa kemungkinan kontribusi tambang terhadap longsor di Kelurahan Pendingin. Bila ditemukan pelanggaran, perlu ada sanksi tegas,” tegasnya.
Kondisi geografis dan tata ruang di wilayah tersebut kini dinilai semakin rentan terhadap bencana, terutama karena eksploitasi lahan yang tak terkendali dan hilangnya penyangga alami berupa vegetasi.
Selain itu, akses jalan utama warga rusak total, menghambat aktivitas harian dan roda perekonomian. Reza menegaskan, DPRD akan mengawal proses pemulihan infrastruktur dan mempercepat perumusan kebijakan baru terkait zona tambang dan permukiman.
DPRD Kaltim juga menyerukan pentingnya penegakan regulasi lebih ketat terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah rawan bencana. Revisi atas izin tambang yang sudah dikeluarkan dinilai perlu segera dilakukan.
“Kami tak ingin keuntungan ekonomi menelan korban. Keselamatan warga adalah prioritas. DPRD Kaltim akan terus memastikan adanya pengawasan dan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” tutup Reza. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
